KABAR DARI ACEH

DPRA Bahas Rancangan Qanun Perubahan Ketiga Tentang Migas Dan Dana Otsus

Banda Aceh – Aceh Monitor Com. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama para Pimpinan dan Anggota Tim Money DPRA membuka acara RDPU terhadap rancangan Qanun Aceh tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan Dana bagi hasil minyak dan gas bumi serta penggunaan Dana Otonomi khusus Selasa (09/10/18) di Gedung utama DPRA.

Pimpinan DPRA, Tgk.H. Muharuddin, S.Sos.l.MM didampingi wakil ketua DPRA Drs. H.Sulaiman Abda,M.Si turut hadir dan memimpin langsung kegiatan tersebut.

“Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, pemerintah Aceh mendapatkan tambahan Dana untuk membiayai program pembangunan Aceh dan kabupaten Kota , yang mana tambahan dana ini berasal dari pajak yang diterima pemerintah pusat” kata Tgk. Muharuddin.

“Minyak dan gas yang di ambil dari perut bumi Aceh dan lalu di”setor” oleh perusahaan pengelola tambang minyak atau gas tersebut kepada Pemerintah Pusat” tambahnya lagi.

Ia menjelaskan , tidak diketahui jumlah pasti yang diperoleh Pemerintah Pusat dari pihak pengelola Tambang Minyak atau Gas yang bekerja di Aceh, walaupun demikian tambahan Dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang diperoleh Pemerintah Aceh sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ini sangatlah besar angkanya bagi Pemerintah Aceh dan nilainya bagi menerima syafaat.

“Akan tetapi seiring waktu berjalan, Pemerintah Aceh bersama DPRA menemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 dalam hal pengusulan program dan penyusunan kegiatan serta pelaksanaannya” sebutnya.

“Lemahnya sinergitas antara lembaga, belum terpenuhi kebutuhan biaya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi beban dan kewajiban Pemerintah Aceh dalam delapan urusan pemerintahan termasuk urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah Aceh.

“Terbitnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan yang sangat”ironis” adalah TDBH Migas dan Otsus justru tidak mempunyai daya ungkit bagi kesejateraan rakyat Aceh”ujar Tgk. Muharuddin.

Berdasarkan pertimbangan DPRA melakukan perubahan yang ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, untuk memberikan dasar hukum. Bagi Pemerintah Aceh dalam Tata kelola pengguaan Dana Otonomi Khusus untuk mewujudkan kesejateraan Rakyat Aceh yang menyeluruh sesuai dengan harapan para Bupati dan Walikota se-Aceh yang telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh Tim Monitoring dan Evaluasi DPRA sebagai penyusun Rancangan Qanun tentang perubahan ketiga Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008.

“Kita semua menaruh harapan besar dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dapat berpartisipasi penuh memberikan masukan secara komptehensif demi kesempurnaan substansi Rancangan Qanun ini” tutupnya. (Pri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!