KABAR DARI ACEH

Apersi Aceh : Kantah Aceh Barat Pemisahan SHM Dibatasi Hanya 5 Bidang  

Redaksi.

 

Aceh Barat – Aceh Monitor com. Program Presiden Republik Indonesia program sejuta rumah dalam merumahkan masyarakat berpenghasilan rumah (MBR) belum benar-benar berjalan sesuai harapan pemerintah pusat termasuk kementerian ATR/BPN telah bekerja keras dalam upaya pembagian hak tanah untuk masyarakat Indonesia.

Pemerintah pusat telah membantu bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha salah satu sektor properti dengan adanya peraturan presiden nomor 64 tahun 2016, tetapi masih menjadi kendala dibeberapa instansi stakholder perumahan dimana pengembang dibawah koordinator Apersi Abas  meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Subulussalam terutama di kabupaten Aceh Barat masih menjadi kendala bagi pengembang untuk memisahkan hak milik lebih dari lima.

“Hal ini menjadi kendala untuk realisasi Akad KPR atau PKR bagi pengembang dimana membutuhkan waktu realisasi lama untuk realisasi bahkan bagi kami pengembang menjadi terhambat untuk menjalankan usaha properti,” ungkap Nasrul Aiman ketua mandat korwil Apersi Abas. , Kamis 24/12/20.

Ia menjelaskan melihat dari data update pertanggal 4 desember 2020 PPDPP kementerian PUPERA Aceh hanya bisa merealisasi 3.686 unit bahkan Apersi Aceh menargetkan sebanyak 4000 unit ditahun 2020.

Sementara itu Afwal Winardy ketua Apersi Aceh saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dikantor pertanahan Aceh Barat hanya membolehkan bagi pengembang 5 (lima) sertifikat saja karena telah melakukan koordinasi dengan kepala bidang terkait.

“Menyatakan bahwa tidak mempedomani pada PP nomor 64 tahun 2016 tentang kemudahan untuk rumah MBR, Permendagri nomor 55 tahun 2017 karena masi memegang permen menteri pertanahan,” kata Afwal.

“Apersi  sangat menyayangkan kenapa belum bisa memahami tentang aturan untuk pembangunan rumah program pemerintah pusat tentang haknya masyarakat untuk mendapat penghidupan yang layak sesuai undang-undang dasar pasal 28 tahun 1945 dan undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang kewajiban pemerintah terhadap penyedian rumah bagi masyarakat,”ungkapnya.

“Kami dewan pengurus daerah Apersi Aceh berharap para stakeholder lebih update tentang kemudahan bagi pengembang yang senentiasa membantu dalam penyedian rumah bagi masyarakat selain dari pemerintah sendiri,” tambahnya.

Selain itu Ketua Apersi Aceh Afwal Winardy mengapresiasi langkah pemerintah Aceh, semua perbankan sudah memakai pola Syariah “Dengan harapan tidak ada kendala dalam transaksi , jika mungkin dibantu bank nasional bisa cepat merealisasikan bank syariah di Aceh, jika belum maksimal  bank nasional diberikan izin kembali untuk membantu transaksi dalam perdangangan,” tutupnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!