Laporan : Wiwin
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait pengadaan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh, KPK panggil Wakil Ketua DPRA Provinsi Aceh Teuku Irwan Djohan, ST untuk dimintai Keterangan/klarifikasi ) terkait Pengadaan KMP (Kapal Motor Penumpang) Aceh Hebat 1 dan Aceh Hebat 2, Jum’at (22/10/2021).
Melalui surat bernomor R-1632/Lid.01.01/22/10/2021 yang diterima Wakil Ketua DPRA Provinsi Aceh Teuku Irwan Djohan, ST pada tanggal 19 Oktober 2021 Teuku Irwan Djohan diminta untuk hadir memberikan Keterangan / Klarifikasi pada Selasa, 26 Oktober 2021 di Kantor Perwakilan BPKP Aceh.

Irwan Djohan mengungkapkan bahwa dengan adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa pihak KPK komitmen untuk terus melakukan tugasnya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia termasuk di Aceh.
“Saya bersyukur dengan adanya perkembangan baru ini, yang berarti membuktikan bahwa lembaga KPK tetap serius untuk menindaklanjuti berbagai dugaan korupsi di negara ini, termasuk di Provinsi Aceh,” ujar Irwan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik-62/Lid.01.00/01/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 KPK melakukan penyelidikan terkait Tindk Pidana Korupsi di Provinsi Aceh.

Irwan diminta membawa fotocopy SK Pengangkatan sebagai Wakil Ketua II DPRA, Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Anggota Badan Anggaran DPRA (Apabila merupakan anggota Banggar), Fotocopy dokumen terkait pengajuan APBA, Fotocopy daftar hadir dan notulensi rapat Dishub Provinsi Aceh di DPRA tentang pengajuan pengadaan KMP Aceh Hebat 1 dan 2 (Lintasan Simeuleue – Pantai Barat dan Lintasan Ulee Lheue – Balohan Sabang), dan Fotocopy dokumen lain terkait pembahasan penganggaran dan perencanaan program pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3.
Ia berharap siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan pengadaan KMP Aceh Hebat 1 dan 2 yang merugikan Negara Republik Indonesia akan mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tentunya saya berharap, semoga bila memang pada masalah pengadaan KMP Aceh Hebat 1 dan 2 ini terbukti adanya kerugian negara, atau ada pihak-pihak yang menerima sesuatu yang bukan haknya, misalnya menerima suap, memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, maka akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai aturan yang berlaku di republik ini,” ujar Irwan.

“Siapapun dia apakah saya, atau oknum pimpinan dan anggota legislatif lainnya, atau dari pihak eksekutif seperti Gubernur Aceh, Sekda Aceh, atau anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) lainnya, atau dari pihak dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan, jika memang melakukan tindakan korupsi akan memperoleh sanksi demi memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Aceh,” tambahnya.
