Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Mencermati apa yang telah disampaikan berupa usul, saran dan pendapat Badan Anggaran Dewan, serta menyimak jawaban Walikota Banda Aceh pada prinsipnya Fraksi P3PA sepakat dan sependapat dengan usul, saran dan pendapat
Badan Anggaran DPRK Banda Aceh yang menyampaikan usul, saran dan pendapatnya sebagaimana disampaikan pada Rapat Paripurna Selasa 29 Nopember 2022.
Hal ini dikatakan Ilmiza Saad’duddin Djamal saat membacakan usul dan saran dari Fraksi P3PA dalam rapat paripurna Pembahasan Raqan APBK 2023 yang berlangsung di gedung setempat.
Lebih lanjut Ilmiza mengatakan Fraksi P3PA juga berharap atas Jawaban serta penjelasan Pj Walikota terhadap Pendapat Badan Anggaran DPRK Banda Aceh dan Pendapat Anggota DPRK Banda Aceh hendaknya dapat menjadi menjadi bahan evaluasi, dipelajari, diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan seksama terutama oleh SKPK terkait.
Meskipun demikian Fraksi P3PA ingin menyampaikan beberapa pendapat diantaranya ialah :
1. Terhadap penetapan PAD sebesar Rp 281.480.852.422,- Fraksi P3PA berharap kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk benar-benar serius melakukan berbagai terobosan dalam upaya dan usaha mendukung pencapaian realisasi PAD di tahun 2023 tersebut, sebagaimana telah disampaikan oleh Saudara Pj. Walikota.
2. Fraksi P3PA meminta kepada Pj. Walikota melalui TAPD agar terus melakukan koordinasi rutin dalam rangka memaksimalkan dan memotivasi kinerja OPD terutama OPD penghasil PAD untuk terus bekerja, berinovasi dalam rangka peningkatan PAD Kota Banda Aceh saat ini dan masa mendatang.
3. Fraksi P3PA mengappresiasi upaya yang dilakukan oleh Pj. Walikota Banda Aceh dalam ikhtiar untuk menyelesaikan berbagai kegiatan yang tertunda bayar di tahun anggaran 2021. “Meskipun demikian kita maklumi bahwa masih ada beberapa kegiatan lainnya yang masih belum terbayarkan dan diharapkan tuntas diselesaikan diakhir tahun ini ,” sebut Politisi PPP ini
4. Fraksi P3PA mengappresiasi Pj. Walikota Banda Aceh yang telah melakukan berbagai kegiatan penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh seperti melakukan Safari Subuh Keliling dan kita yakini bahwa hampir semua Masjid yang ada di Kota Banda Aceh telah dikunjungi oleh Saudara Pj. Walikota. Ini merupakan ketauladanan yang patut dicontoh oleh semua OPD dan kita semua. Begitu juga dengan kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa tempat yang dianggap rawan pelanggaran Syariat Islam.
“Untuk itu Fraksi P3PA berharap hal ini agar terus dilanjutkan secara istiqomah dan menjadi Agenda rutin Saudara Pj. Walikota Banda Aceh,’ ungkapnya.
Fraksi P3PA juga mengharapkan adanya keberpihakan dan kepeduliaan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kaum Difabel, terutama penyediaan fasilitas yang bisa mereka gunakan sebagai fasilitas Publik yang ramah Difabel.
6. Fraksi P3PA menyoroti persoalan Asset balik Gedung Kantor yang saat ini masih terbengkalai maupun Asset lainnya seperti Bangunan Pasar Batoh, Bangunan Pasar Ulee kareng, Bangunan Kuliner Tepi Krueng Aceh, Terminal Keudah, Gedung Perbasi dan masih banyak Asset lainnya yang tidak fungsional padahal biaya yang dikeluarkan sudah puluhan Milyar Rupiah tapi tidak memberikan dampak Ekonomi dan sosial kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk itu Fraksi P3PA meminta kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk serius mengelola asset – asset yang terbengkalai ini untuk menjadi Sumber Ekonomi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh
7. Persoalan Narkotika belum ada langkah nyata yang bisa diberikan contoh konkrit, selama ini hanya Sosialisasi / Penyuluhan dan penangkapan bersifat Preventif sedangkan bersifat kuratif / Rehabilitasi masih kurang, hal ini dapat dilihat diamana sampai saat ini Pemko belum mempunyai panti Rehabilitasi Narkoba dan cenderung masih menggunakan RSJ Provinsi Aceh untuk penanganannya. Kita masih beruntung masih banyak relawan Peduli yang membuka Yayasan Rehabilitasi Narkoba meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas dan sederhana, ini menjadi tamparan bagi kita pelaksana Roda Pemerintahan (eksekutif dan legeslatifi) yang telah diberikan Mandat oleh Rakyat Untuk itu Fraksi P3PA juga mengharapkan Perhatian dari Pemerintah Kota Banda Aceh
8. Kita ketahui bahwa kondisi Ekonomi saat ini tidak baik-baik saja. Tentu kita sangat prihatin dengan kehidupan budayawan dan Seniman di Kota Banda Aceh. Selain sampai saat ini Pemerintah belum memfasilitasi memberntuk Organisasi mereka.
“Dewan Kesenian Banda Aceh, kita juga sangat miris melihat kepedulian Pemko melalui Dinas terkait yang kurang punya empati terhadap pelaku seni yang ada di Banda Aceh. Seni merupakan bagian dari Ekonomi Kreatif yang perlu ditumbuh kembangkan dan menjadi salah satu objek daya Tarik kunjungan wisata ke Banda Aceh. Ini perlu segera disikapi dan dilaksanakan,” tutupnya.
