Laporan : Yusri VE
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Proses perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di Kota Banda Aceh tidak hanya dilakukan pada kegiatan MUSREMBANG, namun juga dilaksanakan perencanaan yang khusus melibatkan kaum perempuaan dan disabilitas Kegiatan yang dilaksanakan dalam berupa Musyawarah Rencana Aksi Perempuaan dan Anak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi perempuaan, anak dan para disabilitas di Kota Banda Aceh. Demikiaan disampaikan Pj. Walikota Banda Aceh H. Bakri Siddiq, SE, M. Si, saat membuka secara resmi MUSRENA, bertempat di Aula Kantor Walikota Banda Aceh, Selasa, 07/03/2023.
Bakri Siddiq merharap melaui MUSRENA ini, aspirasi perempuaan, anak dan disabilitas dapat disampaikan secara terbuka yg nantinya akan di akomodir dalam penyusunan RKPAD. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan, harap PJ. Walikota B. Aceh ini.
Sementara itu, Syarifah Munirah, S. Ag, Anggota DPRK Banda Aceh yang diminta tanggapannya terhadap sejauh mana prioritas yang diberikan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kebutuhan perempuaan dalam APBK selama ini, “Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, karena dari tahun- Ketahun penempatan Anggaran untuk kebutuhan perempuaan, anak dan disabilitas mengalami kenaikan sugnifikan. Inilah manfaat MUSRENA ini, proses perencanaan seperti Musrena ini hanya ada di Kota Banda Aceh, tidak ada di daerah lain”, jelas legislatif dari Partai Persatuaan Pembangunan ini dengan semangat.
Syarifah Munirah menambahkan, pola penyampaain aspirasi secara langsung seperti ini, hendaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perwakilan yang hadir dalam Musrena ini Sementara kepada pihak eksakutif, anggota DPRK dari dapil Baiturrahman dan Lueng Bata ini berharap, dapat mempertimbangkan dengan cermat hasil Musrena ini, sehingga tidak sia-sia.
Pada Musyawarah Rencana Aksi Perempuasn dan Anak ini juga dihadiri para pajabat jajaran Pemko Banda Aceh, Anggota DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara (PKS), dan Kasumi Sulaiman (Golkar), serta perwakilan Balee Inong Se-Kota Banda Aceh.
