Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor.com. Keadilan akhirnya kembali berpihak pada kebenaran. Pengadilan Negeri Banda Aceh resmi memenangkan PT. Metro Karya Utama dalam sengketa pengelolaan perparkiran RSUD Zainoel Abidin.
Melalui Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2026/PN.Bna, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I Pemerintah Aceh, Tergugat II Direktur RSUD Zainoel Abidin, Tergugat III Mantan Ketua Panitia Seleksi Pengelolaan Parkir, dan Tergugat IV dr. Hanif selaku mantan Plt. Direktur RSUD Zainoel Abidin, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga mengesahkan PT. Metro Karya Utama sebagai calon pemenang yang sah dalam pengelolaan parkir RSUD Zainoel Abidin, serta menghukum para tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil.
Putusan ini menjadi kemenangan kedua bagi Metro Karya Utama. Sebelumnya, seleksi mitra kerjasama pengelolaan parkir RSUD Zainoel Abidin tahun 2025 yang memenangkan perusahaan yang tidak lengkap persyaratannya, telah lebih dulu dibatalkan oleh PTUN Banda Aceh melalui Putusan Nomor: 1/G/2026/PTUN.Bna.
Fakta persidangan membongkar semuanya. Ternyata Panitia Seleksi sejak awal telah merekomendasikan PT. Metro Karya Utama sebagai calon pemenang, sesuai Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Legalitas Nomor: 018/Pan-KSO/IX/2025.
Namun, mantan Plt. Direktur RSUD Zainoel Abidin, dr. Hanif, justru mengeluarkan keputusan di luar hasil seleksi panitia. Majelis Hakim menilai keputusan tersebut inkonsisten dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah Direktur definitif ditetapkan, Metro Karya Utama sudah berupaya melakukan mediasi. Namun tidak ada kesepakatan, karena tidak ada solusi yang saling menguntungkan. Setelah beberapa kali dijumpai untuk berdiskusi terkait tindak lanjut Putusan PTUN Banda Aceh dan tidak ada kepastian, Metro Karya Utama akhirnya menggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dan kini, gugatan itu dikabulkan.
Direktur PT. Metro Karya Utama, Syahrial, mengaku polemik ini sudah berlangsung sangat lama. “Iklim intervensi oleh beberapa oknum dengan mengatasnamakan Gubernur Aceh seperti ini, telah menciderai proses seleksi yang terbuka, transparan, kompetitif, dan akuntabel. Sehingga merambah pada sikap pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan yang sewenang-wenang dan tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan,” tegas Syahrial. Senin 16/11/26.
Kini, kepastian hukum telah hadir. Putusan ini menjadi peringatan keras bahwa proses tender dan seleksi tidak boleh diintervensi oleh relasi kuasa.
“Ke depan, diharapkan ada rasa keadilan bagi seluruh peserta tender di Indonesia, untuk memaksimalkan, memajukan, dan membangun Indonesia dan Aceh khususnya,” tutup nya.
