NASIONAL

Foto Gibran Diturunkan Serentak! Bagaimana Dengan Aceh ?

Redaksi

 

 

Jakarta – Aceh Monitor com.  bergerak cepat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menginstruksikan penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari seluruh kantor pemerintahan di Jakarta, mulai Senin (16/11/2026).

Penurunan dilakukan serentak dan menyeluruh. Mulai dari kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, kabupaten, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota Jakarta. Tidak ada satu pun institusi Pemprov DKI yang dikecualikan.

Instruksi itu disampaikan Pramono Anung kepada wartawan usai kegiatan peletakan batu pertama pembangunan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin siang.

“Sehingga dengan demikian, mulai hari ini foto-foto yang ada di Jakarta di seluruh institusi, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, kantor-kantor OPD, dan juga Balai Kota akan dilakukan secara serentak untuk menurunkan foto wakil presiden yang sudah mengundurkan diri,” tegas Pramono.

Pramono menegaskan, langkah ini bukan keputusan sepihak dan bukan manuver politik. Sehari sebelumnya, Minggu (15/11/2026), Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai tata cara pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden.

“Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan atau restu agar foto Gibran bisa diturunkan. Alasannya, secara resmi surat pengunduran diri Gibran sudah diproses di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Karena saya adalah orang yang tidak mau ada polemik terhadap hal ini, dan secara resmi memang surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri,” jelas Pramono.

Langkah ini dinilai sesuai dengan aturan protokoler. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan pedoman Kementerian Sekretariat Negara, pemasangan simbol kepala negara beserta wakilnya wajib selaras dengan status jabatan aktif. Jika pejabat sudah tidak lagi aktif atau sudah mengundurkan diri, maka simbol tersebut tidak lagi wajib dipajang.

Nah bagimana dengan Provinsi Aceh , apakah sudah mengintruksikan jajarannya untuk menurunkan photo Gibran Rakabuming?  ( CNN.indonesia)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!