Aceh Tamiang – Aceh Monitor Com Dalam rangka kunjungan kerja dan silaturrahmi Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh ke Kabupaten Aceh Tamiang, dimana setelah 4 Kabupaten/Kota yang dikunjungi selam 3 (tiga) bulan masa kerjanya, disambut dengan tarian khas Aceh “Ranup Lampuan”, yang dilanjutkan tradisi tepung tawar (peseujuk) Rabu (31/1), acara berlangsung di pendopo Bupati setempat.
Wakil Bupati Aceh Tamiang, H.T.Insyafudin, ST dalam sambutannya mengatakan, bahwa Kabupaten Aceh Tamiang rentan dengan masalah keamanan dan ketertiban yang selalu berkaitan dengan hukum dikarenakan Aceh Tamiang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara.
“Selaku Kepala Daerah, kami mendukung sepenuhnya segala program dan terobosan-terobosan Kejaksaan Tinggi Aceh serta jajaran Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dalam upaya penegakan hukum,”Katanya.
Sementara itu, Kejati Aceh Dr. Chaerul Amir, SH , MH Kajati Aceh dalam kunjungan mengatakan, sebagai penegak hukum , hukum harus dijadikan acuan dalam segala tindakan dalam pemerintahan, sehingga siapapun dia harus patuh dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku .
“Selain itu, dalam penegakan hukum tidak cukup dengan Undang-undang saja tetapi dibutuhkan juga struktur pemerintah yang baik, budaya yang baik serta sarana prasarana yang baik pula,”Ungkapnya.
Dia juga menambahkan, masalah Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas bersama dengan Dandim dan Kapolres Aceh Tamiang.
“Perlunya koordinasi dan korelasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hal yang terpenting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat,”ujar Kejati Aceh, Dr.Chaerul Amir.
Tampak diakhir prosesi kunjungan Kajati, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, melalui Bupati memberikan cendramata kepada Kajati yang selanjutnya diakhiri dengan makan siang bersama di Pondopo.
Dalam acara kunjungan Kajati, turut dihadiri, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Dandim, Kapolres aceh Tamiang, Kajari Aceh Tamiang, Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, Anggota DPR RI, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, para Staf Ahli, dan para Asisten serta para Kepala Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK). (Bur)
