Banda Aceh – Aceh Monitor Com.Pemerintah Kota Banda Aceh diminta menerapkan kebijakan bagi para pengusaha-pengusaha swalayaan atau supermarket yang berpotensi menimbulkan kemacetan lantaran tak miliki lahan parkir.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRK Kota Banda Aceh, Ismawardi. Minggu 26/11/17.
“Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menata keberadaan pasar modern (swalayan) yang ada di kota tersebut”jelas Politisi Partai PAN.
Menurutnya , penataan dilakukan melalui pemberlakuan Peraturan Wali (Perwal) Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional, dan Toko Swalayan.
“Tetapi juga harus lihat dari pengusaha-pengusaha besar yang membuka swalayan atau supermarket yang berpotensi macet yang tidak memiliki lahan parkir “sebutnya.
Ismawardi menambahkan , semakin banyaknya jumlah kendaraan , berdampak munculnya lahan-lahan parkir liar di sejumlah kawasan di Kota Banda Aceh. Sementara, lahan yang seharusnya tidak diperbolehkan memarkir kendaraan, saat ini sudah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum juru parkir liar menggunakan bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan arus kendaraan.
“Untuk menertibkan oknum juru parkir liar dengan menetapkan tarif di luar ketentuan dan meresahkan masyarakat, Pemkot Banda Aceh agar membentuk tim terpadu “ujar Ismawardi.
Ia mengatakan, selain melakukan tindakan preventif, juga menutup sejumlah titik parkir yang bisa dijadikan lahan parkir liar, Kami berharap Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh menyediakan pesan tingkat (SMS) secara online agar masyarakat memudahkan pelaporan jika memang dikenakan biaya parkir yang tidak sesuai dengan qanun retribusi parkir.
Ismawardi menjelaskan menjamurnya jukir liar, berdampak ‘kebocoran’ pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Karena, kita berharap segera menertibkan dan partisipasi kerja sama serta pengertian dari semua elemen, tutup Ismawardi. (Rel)
