Redaksi.
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dan Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh Kementerian Keuangan, Ismed Saputra, menyerahkan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 kepada Permerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Provinsi Aceh.
Acara yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh tersebut sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023.Kegiatan Penyerahan Buku Alokasi TKD dan DIPA Petikan merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya oleh Kanwil Direktorat Perbendaharaan Aceh dan Gubernur Aceh selaku wakil pemerintah pusat di daerah yang bertujuan untuk menyampaikan Buku Alokasi TKD dan DIPA Petikan Tahun 2023 kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Daerah di lingkup Provinsi Aceh Menyampaikan pesan-pesan Bapak Presiden RI dan Ibu Menteri Keuangan pada kegiatan penyerahan DIPA dan TKD Tahun 2023 di Istana Negara kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Daerah di lingkup Provinsi Aceh; dan Memfasilitasi penyampaian fokus dan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Provinsi Aceh pada Tahun 2023.
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN sangat penting sebagai acuan bagi para kepala daerah dan kepala satuan kerja pada kementerian/lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19.
“Penyerahan Buku Alokasi TKD dan DIPA TA 2023 ini menjadi momentum sinergi, peningkatan kualitas dan akselerasi pelaksanaan anggaran sejak awal TA 2023. Tujuannya tentu agar perekonomian di Aceh dapat didorong lebih cepat dengan menggerakkan sektor usaha lebih awal yang berdampak positif pada terbukanya lapangan kerja lebih banyak lagi. Penyelesaian pekerjaan diharapkan juga akan terakselerasi, sehingga manfaat juga dapat dinikmati lebih cepat oleh masyarakat”, demikian antara lain yang disampaikan Kepala Kanwil DJPb Aceh dalam laporannya.
Perkembangan Ekonomi Aceh Tahun 2022 dan Kinerja Realisasi Belanja Pemerintah Perekonomian Aceh menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan pada Triwulan III (y-on-y) sebesar 2,13% dengan migas dan tumbuh sebesar 2,72% tanpa migas. Capaian ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi triwulan III secara nasional yang mencapai 5,72% (y-o-y). Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwilan II 2022 (Q-to-Q), ekonomi aceh tumbuh 1,72% dengan migas atau 1,78% tanpa migas.
Sementara itu, kinerja realisasi belanja pemerintah pusat (Belanja KL dan TKDD) di wilayah Aceh sampai dengan 9 Desember 2022 sebesar Rp45,05 triliun atau 94,47% dari total pagu sebesar RP47,70 triliun. Kinerja tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp13,44 triliun dan realisasi TKDD sebesar Rp31,61 triliun. Adapun rincinan belanja TKD adalah Rp19,16 triliun untuk realisasi Dana Perimbangan, Rp330,03 miliar untuk realisasi Dana Insentif Daerah, Rp7,56 triliun untuk realisasi Dana Otonomi Khusus dan Rp4,56 triliun untuk realisasi Dana Desa.
Sedangkan penerimaan secara keseluruhan mencapai Rp5,97 triliun yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp4,86 triliun dan PNBP Rp1,11 triliun APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. Efektivitas APBN 2023 dalam mengurangi dampak negatif risiko ekonomi dan ketidakpastian global tersebut, sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Kualitas belanja negara baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus diperbaiki. Belanja yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan.
Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindari sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun. Belanja Negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif;
Penyelesaian proyek-proyek strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan; Menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, menurunkan kemiskinan ekstrem, & mengurangi kesenjangan; Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah; dan Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
Alokasi Belanja negara tahun anggaran 2023 untuk wilayah Aceh sebesar Rp46,98 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp17,22 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp29,76 triliun. Alokasi belanja K/LTA 2023 dituangkan ke dalam 768 DIPA, yang meliputi Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD), Satker Pusat/Kantor Pusat (KP) Satker Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP). Sementara untuk Transfer ke Daerah TA 2023, nilainya mencapai Rp29,76 triliun yang meliputi: Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp0,87triliun; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp14,58 triliun; Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,97 triliun, DAK Nonfisik sebesar Rp3,55 triliun; Hibah ke Daerah sebesar Rp0,02 triliun; Dana Desa sebesar Rp4,76 triliun; dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp0,06 triliun.
Penghargaan Pemerintah atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian.Pada acara ini juga dilakukan penyerahan Penghargaan Pemerintah atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan seluruh Kabupaten/Kota atas LKPD Audited Tahun 2021 yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan untuk Pemda 4 telah disampaikan di Jakarta dan 20 penghargaan disampaikan pada kesempatan ini.
