KABAR DARI ACEH

Kanwil DJPb Provinsi Aceh Gelar Sosialisasi tentang Tata Cara Revisi

Redaksi.

 

 

 

Banda Aceh – Aceh Monitor com. Program Indonesia Pintar merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Tujuan dari program ini adalah: Menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah pada satuan/program pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama , serta mencegah anak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.

Menarik anak/peserta didik/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah; Membantu anak/peserta didik/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran: dan mendukung penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun).

Sedangkan sasaran penerima manfaatnya adalah para peserta didik dari tingkat Pendidikan dasar hingga perkuliahan dari semua kalangan berdasarkan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kementerian Agama ditunjuk oleh Presiden menjadi salah satu pelaksana program ini.

Kanwil DJPb Prov. Aceh selaku penyusun Laporan Spending Review di tingkat wilayah provinsi Aceh, melakukan reviu terhadap belanja pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dari segi value for money. Salah satu belanja yang di reviu adalah PIP.

Kepala Kanwil DJPb Prov. Aceh, Syafriadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Agama.

Beberapa diantaranya adalah belum dilakukan updating data secara berkala oleh beberapa Satker. Konsistensi dan kedisiplinan yang masih rendah terhadap pengisian data capaian output dan pelaksanaan sinkronisasi data capaian output dengan realisasi anggaran.

Edukasi melalui sosialisasi terkait verifikasi persyaratan penerima manfaat belum optimal. Hal ini tentu mengakibatkan Realisasi anggaran yang tinggi dan capaian output yang rendah serta akurasi data kurang bisa diandalkan sehingga terjadi anomali. Selain itu, Syafriadi berharap pelaksanaan dan penyaluran program ini bisa tepat sasaran serta mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus dalam keynote speech-nya menekankan beberapa hal penting diantaranya terkait pentingnya basis data sebagai instrumen mendasar dan perlu adanya monitoring serta evaluasi secara berkala dalam penyaluran PIP.

Selain itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyampaikan juga bahwa BPK telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama untuk mendukung perbaikan PIP ke depannya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan hasil reviu terhadap Program Indonesia Pintar oleh Tim dari Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Setelah pemaparan, dilanjutkan dengan sesi konfirmasi, diskusi dan tanya jawab dengan para peserta untuk mendapatkan masukan sebagai bahan rekomendasi atas kendala yang terjadi. Terlihat para peserta begitu antusias dan aktif mendiskusikan PIP ini.

Semoga kegiatan ini bisa memberikan pencerahan dan perbaikan terhadap PIP yang sedang dilaksanakan. Sehingga tujuan mulia dari program ini dapat terealisasi dengan baik, efektif, transparan dan akuntabel.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!