Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor.com. Pemerintah Aceh bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membahas penanganan bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.
Pembahasan tersebut menitikberatkan pada upaya investigasi, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan hak-hak masyarakat yang menjadi korban.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan dan audiensi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Aceh dan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menegaskan bahwa peristiwa di Pidie tidak dapat dipandang sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat latar belakang persoalan sosial, hukum, dan politik yang perlu diperhatikan dalam memahami penyebab terjadinya bentrokan.
Ia menilai penanganan peristiwa tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan keadilan sekaligus memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang terdampak.
Anis secara khusus menyoroti dua persoalan utama yang perlu didorong Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi terhadap bentrokan yang mengakibatkan korban jiwa serta luka-luka tersebut.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain pengungkapan fakta melalui investigasi, Komnas HAM juga menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam penanganan dan pemulihan para korban. Pemerintah Aceh diharapkan mengambil posisi yang jelas dan berperan aktif dalam mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum.
Menurut Anis, keluarga korban menantikan kepastian penyelesaian kasus secara hukum. Karena itu, keterlibatan Pemerintah Aceh dinilai penting agar aspirasi masyarakat dapat terwakili dan hak-hak korban memperoleh perhatian yang semestinya.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis juga mengingatkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan, sementara para korban mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan.
Menanggapi berbagai pandangan dan rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM, Pj Sekda Aceh, Taufik, menyatakan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh dalam menyikapi perkembangan persoalan di Pidie.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh akan terus memantau proses penanganan peristiwa tersebut dan melaporkan hasil pertemuan kepada Gubernur serta Wakil Gubernur Aceh untuk menjadi perhatian pimpinan daerah.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taufik.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mencakup dorongan investigasi bentrokan di Pidie, kepastian hukum terkait bendera Aceh, perlindungan dan pemulihan hak-hak korban, serta penguatan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Komnas HAM.
Pemerintah Aceh diharapkan mengambil peran aktif dalam mengawal proses penanganan kasus agar pengungkapan fakta dan penyelesaian melalui mekanisme hukum dapat berjalan secara objektif dan memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir; Kepala Biro Hukum, Amrizal J Prang; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar; serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah; Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Cut Ernawati; serta anggota Komnas HAM Aceh, Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah penguatan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Komnas HAM dalam mendorong penanganan peristiwa di Pidie. Pengungkapan fakta, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta pemulihan korban menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius demi terwujudnya keadilan dan terpeliharanya perdamaian di Aceh.
