KABAR DARI ACEH

Lahan Sengketa Warga Lhoknga Dengan PT SBA Ditinjau Tim Pansus DPRK

Aceh Besar – Aceh Monitor Com. Tim Pansus DPRK Aceh Besar meninjau lokasi lahan ulayat dan lahan milik masyarakat Lhoknga yang dikuasi PT. Solusi Bangun Andalas (PT. SBA) Pabrik Lhoknga yang belum dibebaskan, namun terus dilakukan penggarapan untuk bahan baku pabrik semen.

Iring-iringan mobil double kabin mengangkut 15 anggota Tim Pansus bersama tim Panitia Pembebasan lahan dan managemen PT. SBA terlihat meluncur ke lokasi lahan yang disengketakan masyarakat Lhoknga yang belum dibebaskan PT. SBA, Kamis (16/1/2020) pukul 16.00 WIB sore.

Agenda turun ke lokasi menjadi babak terakhir kegiatan hari itu setelah tim Pansus DPRK dan Managemen PT. SBA tanpa dihadiri Direktur Utama menggelar dua sesi pertemuan sejak siang hingga sore. Ikut hadir dalam pertemuan itu panitia pembebasan lahan masyarakat Lhoknga.

Pantauan media ini awalnya masyarakat pemilik tanah didampingi panitia pembebasan lahan yang sudah lama dibentuk tidak dilibatkan dalam pertemuan itu. Puluhan warga Lhoknga sebelumnya sudah berkumpul di Masjid Lhoknga sejak pukul 9.30 WIB menunggu tim Pansus DPRK mendatangi PT SBA dengan mengendarai empat unit mobil dan sebahagian ada yang naik kenderaan roda pada pukul 11.30 Wib saat Tim Pansus Aceh Besar melangsungkan pertemuan dengan Managemet PT SBA.

Setiba di PT. SBA perwakilan masyarakat tidak diperkenankan masuk, bahkan sempat terjadi perdebatan sedikit panas di pintu depan ruangan pertemuan dengan Ketua Tim Pansus, Mufti Juned yang keluar menemui rombongan, kemudian barulah diberikan kesempatan empat orang mewakili masyarakat yaitu H. Sulaiman ( Kepala Mukim Lhoknga), Tgk. Abdul Wahid ( Tokoh masyarakat) H. Teuku Saiful Bahri ( Ketua Panitia Pembebasan lahan ) dan Jailani ( Juru bicara panitia).

H. Sulaiman didampingi H.T. Saiful Bahri dan Jailani serta anggota Panitia lainnya kepada media ini usai mengikuti peninjauan lapangan dengan tim Pansus DPRK menjelaskan, hari ini Tim Pansus sudah meninjau lokasi dan masyarakat pemilik tanah mengharapkan ada tindak lanjut yang nyata pembebasan lahan masyarakat oleh PT SBA.

“Hari ini sudah turun lapangan melihat lokasi, kami mengharapkan DPRK merekomendasikan kepada Bupati untuk menurunkan tim BPN melakukan pengukuran baik tanah ulayat sekitar 16 hektar maupun tanah milik masyarakat supaya dapat dibebaskan, diganti rugi”, kata H.Sulaiman.

Ditambahkan Sulaiman, masalah tanah ulayat sebagian telah diakui PT SBA dan nanti akan diukur kembali, namun dia menegaskan kalau hanya tanah ulayat yang dibebaskan nantinya sedangkan tanah masyarakat tidak dibebaskan juga maka tanah ulayat tidak dilepaskan dan masyarakat akan memagar saja tanah tersebut.

Bahkan, pihaknya sambil berharap upaya pemrintah menyelesaikan persoalan ini, kalau tidak diselesaikan maka akan ada opsi rapat besar dan akan menduduki tanah masyarakat tersebut mendirikan kegiatan di lokasi tanah nenek moyang mereka, seperti kegiatan balai pengajian. Hanya saja dia berharap ini serius diselesaikan, apalagi Ketua DPRK Aceh Besar sudah bejanji untuk menjambatani pembebasan lahan masyarakat ini.

Sedangkan Abdullah mantan Keuchik dalam pertemuan agak alot sesi kedua mengatakan kepada tim pansus DPRK dan managemen PT. SBA bahwa masyarakat Lhoknga sudah 38 tahun teraniaya, karena setelah sebahagian tanah masyarakat yang dibebaskan PT SBA, tapi masyarakat pemilik lahan yang belum dibebaskan sudah tidak dapat lagi menggarap lahan kebunnya. karena sudah dipagar dan masuk lokasi perusahaan, kalau mau ke kebun harus melapor dulu ke scurity, bahkan sekarang mau ke kebun diantar dan di jemput mobil perusahaan dengan waktu yang sudah dibatasi.

“38 tahun teraniaya masyarakat mukim Lhoknga, sejengkal tanahnya jangankan dibilang ditanam cengkeh dan mengambil hasil kebunnya, hari ini masuk kebunpun sudah tidak bisa di tanah nenek moyangnya. Kalau memang tidak dibebaskan lahan masyarakat, supaya masyarakat dibebaskan untuk menggarap kebunnya”, tandas Abdullah

Sedangkan Jailani mengatakan, dalam pertemuan itu terungkap, ternyata PT. SBA berdasakan pernyataan Ketua DPRK Aceh Besar, Iskndar Ali mengatakan ke Managemen PT SBA pihaknya sudah mengecek bahwa sampai sekarang belum masuk surat ke PBPN Aceh Besar untuk meminta pengukuran tanah dari PT SBA, padahal itu sudah diminta dan disarankan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali harus seselai sebelum tahun 2020 dan Sekda Aceh Besar dua bulan lalu juga menyarakan demikian.

“Kalau tidak ditindak lanjuti, kunjungan pansus DPRK nantinya sama saja juga begitu”, kata Iskandar Ali ditirukan Jailani. Sedangkan Mufti Juned, Ketua Tim Pansus mengklarifikasi soal adanya seketa lahan dengan masyarakat, pihak PT SBA oleh Cut Soraya mewakili managemen PT SBA mengakui adanya persoalan sengketa lahan tersebut, katanya.

Di tanah ulayat itu ada gua menjadi sumber pupuk postad yang sudah bertahun-tahun diambil petani untuk pupuk usaha pertanian kini sudah tidak ada”, kata Marlin yang juga memperlihatkan foto gua tersebut dan foto dataran tanah bekas lokasi gua itu. (Kas))

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!