Redaksi
Aceh Tamiang – Aceh Monitor com. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang digugat oleh Direktur CV. Jabkhan dengan nomor perkara : 3/Pdt.G/2023/PN Ksp. Dengan jadwal sidang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, pukul 10.00 WIB.
Pihak pengadilan negeri Kuala Simpang, telah menyampaikan undangan jadwal sidang gugatan tersebut pada tanggal 30 Januari 2023, namun pada waktu yang telah ditetapkan, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selaku tergugat tidak menghadiri persidangan pada waktu sidang yang dijadwalkan.
CV. Jabkhan, melalui kuasa hukumnya Misra Purnamawati, S.H., M.H. dan Muhammad Iqbal,SH.MH menjelaskan bahwa gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang melalui ecourt.mahkamahagung.go.id, gugatan tersebut dilatar belakangi oleh adanya indikasi atau dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Tamiang Cq. Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak membayarkan uang proyek yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat pada Tahun 2017, namun Tergugat selalu Kuasa Pengguna Anggara pada waktu itu hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun lamanya tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat.
“Bahwa pihak penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif untuk menagih pembayaran atas proyek atau pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tersebut, kami juga selaku kuasa hukum Penggugat telah meyampaikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan terkesan mengabaikan begitu saja somasi tersebut, oleh karenanya Penggugat menduga pihak Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran proyek dimaksud”, sebut Misra Purnamawati sebagai kuasa hukum CV. Jabkhan.
Sehingga Penggugat mengajukan hak gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, guna untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat selalu rekanan yang sudah menjalankan pekerjaan proyek sesuai dengan waktu sebagaimana tertuang didalam kontrak,pembayaran pekerjaan yang berlarut-larut tersebut mencapai 5 (lima) tahun ini bukanlah waktu yang singkat dan hal ini adalah telah membawa kerugian yang sangat besar kepada Penggugat baik secara materil maupun secara moril.tambah Misra.
Misra menambahka menurut pandangan kami ada indikasi pihak tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).tutupnya.
Sementara itu , kadis PUPR Aceh Tamiang belum memberikan keterangan apapun saat berita ini diturunkan terkait hal ini.
