Redaksi.
Banda Aceh – Aceh Monitor com.
Pengembang diajak berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur, dukungan PT. PLN UIW Aceh dipertanyakan.
Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang merupakan program strategis pemerintah pusat Republik Indonesia cukup komplek permasalahan yang dihadapi bukan hanya dari sisi sosial masyarakat, perizinan bahkan untuk pemasangan kwh pun Pengembang diajak berinvestasi seperti harus membayarkan KWH untuk 30 rumah walaupun rumah belum terbangun oleh perusahaan PT. PLN khususnya UIW Aceh oleh manager ulp disetiap wilayah kerja.
Padahal permasalahan ini sudah selesai dibahas pada RPD bersama dewan perwakilan rakyat (DPR-RI) pada bulan september “PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/9/2022). dan pihak PT. PLN juga sudah menyatakan ditiadakan perhitungan investasi baik pemasangan tiang maupun kwh pada rumah, apalagi khusus rumah program strategis pemerintah ini.
Afwal winardy, ST.,MT selaku ketua mandat PI (pengembang Indonesia) Propinsi Aceh mengatakan keadaan ini terus berlarut sepertinya pihak PT. PLN UIW Aceh tidak melaksanakan koordinasi dengan masing-masing area apakah ini memang dibiarkan bahkan keadaan ini akan lahir penglihatan gaya baru karena kebutuhan mendesak dan harus membayar lebih atau sebagainya itu pasti terjadi. harus kita akui pengembang harus berjuang sendiri untuk menyukseskan pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan walau kondisi dilapangan berbagai kendala dihadapi.
“Kami melihat kondisi ini para stakeholder tidak sepenuhnya mendukung Program strategis nasional pemerintah Republik Indonesia pengadaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya Perusahaan Listrik Negara PT. PLN Uiw Aceh merupakan milik pemerintah, dimana ketidakpastian atas layanan dukungan administrasi, meteran dan pengadaan tiang dilokasi perumahan harus menunggu 2 sampai dengan 3 bulan hari kalender ini jelas sudah tidak sesuai dengan catatan kinerja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dibawah kementerian BUMN.”sebut Afwal Jumat 31/03/23.
Harapan kami agar permasaalahan seperti ini tidak menjadi kendala utama, sebelumnya PT. PLN UIW Aceh sangat Sigap dalam membantu ketersedian khusus rumah MBR ini. Salah satu syarat rumah layak huni adanya ketersediaan jaringan listrik dan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Masih salah satu kegiatan peningkatan sumber pendapatan bagi masyarakat karena adanya ketergantungan 170 sektor industri lainnya dan program strategis pemerintah penyedian satu juta Rumah untuk masyarakat Indonesia berjalan sesuai harapan pemerintah pusat.
