Laporan : Saiful Ali
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Satgas PPA sagat kecewa dengan adanya rencana pembongkaran tempat tinggal yang ada di lahan badan jalan nasional dan PT. Kereta api Indonesia (KAI).
“Satgas PPA tidak tinggal diam dalam hal ini . Ada pun kronologis ini di awali dari pihak PT.KAI Aceh mengontrakan ke pihak ketiga yakni pengembang yang ingin membangun toko diatas jalan rel kereta api,” kata Ketua Satgas PPA Mustafa Abdullah SE. Kamis 27/10/22.
Dengan begitu pihak pengembang meyakinkan (pengembang) mampu mengusir masyarakat yang telah menepati lahan tersebut berpuluh tahun. Oleh karna itu kami turun kelapangan memediasi dengan masyarakat pihak pengembang dan muspika setempat,” tambah Ketua.
Lebih lanjut satgas PPA telah memberikan solusi kepentingan untuk membangun rel kereta api masyarakat bersedia tapi kalau untuk di pihak ketigakan mereka siap mempertahankan tempat yang sudah ditempati tersebut.
“Oleh karna itu kami telah mengukur jumlah panjang dan luas baik lahan badan jalan nasional maupun jalan PT. KAI dengan jumlah panjang 105 meter yang ditempati masyarakat di 20 KK di depan milik badan Nasional dan 18 meter. milik PT. KAI dibelakang badan jalan nasional 16 meter. Andaipun pihak PT.KAI ingin memakai lahan mereka tidak dipersoalkan kalau kepentingan untuk pembangunan rel kereta api. Karna pihak PT. KAI ,menyewakan ke pihak ketiga di situ lah masyarakat marah kenapa mereka tidak dikasih tahu,” ungkapnya.
Seharusnya PT. KAI juga mendengar pihak pengembang itu tanggung jawab pengembang untuk memindahkan masyarakat dan sosialisasi maka PT. KAI membuat kontrak ke pihak ketiga. Dari situlah kami ada beberapa kali mendampingi warga Tanjong Binje kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur agar ditunda dulu pembongkaran karna tidak sesuai prosedur. Dan kami minta pihak pengembang untuk membuat surat tertulis karna mereka ingin membagun pasar moderen yang ada dibelakang rel kereta api.tapi semua itu sebagai kamuflase.
“Tapi nyatanya mau di bangun toko oleh pengembang di atas rel kereta api dan me nbongkar rumah warga dan kios masyarakat. maka dari itu kami ber audiensi ke DPRK dan PJ.bupati Aceh timur agar menyikapi masaalah ini denga Arif dan mempertimbangkan segala aspek,” tutup Mustafa Abdullah.
