KABAR DARI ACEH

Tanggapi Polemik Kadin , DPP SIGAP Nilai Ada Oknum Terus Bikin Gaduh

Banda Aceh – Aceh Monitor Com. Belakangan ini, medsos dihebohkan dengan pemberitan yang menuai pro dan kontra atas support pemerintah Aceh untuk keorganisasian profesi Kamar Dagang Industri (KADIN) Aceh.

Isu sederhana tiba-tiba mencuat dadakan di suatu media yang disinyalir ada pihak berkepentingan memainkan isu KADIN Aceh yang cenderung memviralkan secara brutal atas kebijakan pemerintah Aceh yang seakan keliru dan melanggar hukum.

Menurut Muchti selaku sekjen DPP Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SiGAP). Padahal jika ditelisik secara cermat persoalan pengadaan barang simpan pinjam untuk organisasi KADIN Aceh tidak melanggar aturan dan sah -sah saja sebagai support pemerintah daerah untuk kalangan pengusaha , Senin 18/11/19.

Bahkan menerangkan bahwa secara aturan memang tak salah. Sebab, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 49 Tahun 1973. Termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri. Dan dalam UU No 1 Tahun 1987 bab IV pasal 3 hingga 6 menjelaskan kedudukan dan peran peting Kadin yang memiliki fungsi vital dan strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penting yang diberikan pemerintah menjadi patner sekaligus lokomotif pertumbuhan ekonomi Nasional.

“Jadi hal yang tidak etis jika masalah ini terus diprovokasi secara tidak wajar. Apalagi menurut Muchti, pasca keputusan penghentian bantuan oleh PLT Gubernur Aceh,” sebutnya.

“Plt Gubernur sudah mengarahkan Plt. Kadis Perindag supaya rencana pinjam-pakai barang kepada KADIN dibatalkan,” tambahnya.

Oleh karenanya, masalah ini sudah clear dan tidak patut dikomplain lagi, mengingat dinas terkait (Disperindagkop) sendiri sudah membatalkan kebijakan rencana pinjam-pakai barang untuk KADIN Aceh. Konsekwensi logis, adalah hilangnya relevansi dan urgensitas persoalan untuk diperdebatkan karena kita khawatir akan membuat gaduh dan tidak produktif bagi stabilitas daerah untuk memacu investor luar dan pengusaa berinvestasi di Aceh.

“Maka oleh karenanya, DPP Sigap Aceh sebagaimana di sampaikan Sekjen Muchti mengharapkan elit politisi di Aceh jangan terus ikut menprovokasi dan harus memberikan situasi aman di Aceh agar masyarakat tidak habis tersita energi pikiran untuk membahas hal-hal yang tidak produktif yang ikut menyita perhatian publik secara berlebihan,” kata Muchti.

Untuk itu, kedepanya kosentrasi perhatian harus diarahkan pada hal yang lebih subtansial misalnya mengenai isu ambil alih pengelolaan MIGAS oleh pemerintahan Aceh, dan sebagainya Selain itu, isu terkait dukungan dana Otsus Aceh yang harus terus kita diperjuangkan ke pemerintahan pusat untuk kelangsungan pembangunan Aceh kedepan yang menjadi konsentrasi pemikiran bersama.

Aspek implementasi beberapa kewenangan Aceh secara nasional sesuai UU PA NO 11 tahun 2006 perlu dipikirkan bersama sesuai amanah PYM Wali Naggroe Aceh Malek Mahmud Al Haytar.

“Sedari awal mencuat, DPP SIGAP Aceh mensinyalir ada pihak yang apriori dan tendesius dengan organisasi profesi KADIN Aceh untuk terus dipojokkan dan disudutkan. Padahal, patut kita beri dukungan atas sikap pemerintah pada organisasi profesi atau LSM dan Ormas bentuk apapun di Aceh, termasuk KADIN agar terus berpartisipasi membangunan Aceh,” tutupnya. (Ril)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!