Abdya -Aceh Monitor Com.Menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh ketua Umum Gerakan Mahasiswa Peduli Abdya GMPA pada rilis berita disalah satu Media Online pada tanggal 19 juli 2017 tentang ” Sindir Jufri Terkait Rateb Seribee, Mahasiswa Kritik Anggota Dewan” pernyataan yang disampaikan oleh Jasdi yang meminta, seorang anggota DPRK untuk bertaubat dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh, khsusnya masyarakat Abdya.
Dalam konteks ini Muhammad Jasdi terkesan terlalu menggurui seorang anggota DPRK Abdya, dengan tanpa dasar dan alasan yang kongkret.Apa lagi Jasdi sempat mengaitkan Zulkarnain tidak setuju dengan acara ratep siribee Zikir.
Logikanya seorang anggota DPRK yang beragama muslim mana mungkin melarang dan tidak medukung kegitan positif seperti kegiatan Agama ratep siribee ‘’ Mahasiswa yang bijak seharusnya tidak mengadu domba antara DPRK dan Bupati mengenai kisruh yang telah berlarut selama ini ‘’jelas Muhammad Zakky Ananda Ketua Advokasi LSM GEMPA Jumat 21/07/17
Namun yang terjadi malah sebaliknya, adanya peran mahasiswa yang mengatas namakan GMPA juga tidak dapat memperrampung polimik tersebut. Seharusnya mahasiswa sebagai agent of change, tidak dipolitisasi dengan isu murahan.
‘’Seharusnya mahasiswa mengkritisi sesuatu harus berdasarkan data dan fakta, namun yang terjadi pada polimik APBK antara DPRK dan Pemerintah Aceh Barat Daya sungguh disesali. keberadaan mahasiswa yang meng atas namakan GMPA ‘’Lanjut Ketua Advokasi LSM GEMPA
Menurutnya, seharusnya Mahasiswa menjadi penengah dalam kisruh antara Bupati dan DPRK saat ini, bukan malah memperlebar masalah. Dan mengdiskriminasi pada satu pihak,Karena dua institusi tersebut kisruh tentu ada alasan yang mendasar, kalau hal demikian terus terjadi pada Mahasiswa sangat disayangkan, ini menjadi faktor kemunduran bagi mahasiswa ketika menanggapi persoalan hanya melihat pada satu pihak saja, dan tanpa menanggapi kedua belah pihak.
‘’ Tentu mempunyai Hak dan kewajiban sebagai lembaga representatif daripada Rakyat untuk mempertanyakan dan mengontrol setiap program Pemerintah, karena sesuai dengan tiga fungsi umum DPRK sebagai lembaga Pengawasan, Legislasi, dan Anggaran ‘’ujarnya.
Lebih Lanjut Ia mengatakan , Ketika salah seorang anggota DPRK mengkritisi Bupati itu merupakan hal yang sangat wajar, dikarnakan dua institusi tersebut mempunyai kolerasi yang sangat erat. Namun yang sangat disesalkan peran mahasiswa pada polimik tersebut sungguh mengecwakan marwah mahasiswa lainya, kalaupun pro pemerintah tidak seharusnya membawa nama lembaga.
Saat ini salah satu langkah yang semestinya dilakukan oleh mahasiswa, duduk berjajak pendapat dengan dua lembaga tersebut. Sehingga kesenjangan yang terjadi tidak berlarut dan membuat gaduh masyarakat. Kondisi ini apa bila terus berlanjut, masyarakat akan krisis kepercayaan terhadap ‘’Mahasiswa, bisa saja masyarakat berspekulasi, bahwa mahasiswa saat ini mudah ditunggangi oleh penguasa. Maka dalam hal ini GMPA seharusnya lebih matang dalam mengkaji persoalan jangan terpengaruh dengan kegaduhan politik yang diciptakan, sehingga mudah terpolitisasi oleh kelompok tertentu’’ tutupnya (T.is)
