KABAR DARI ACEH

Triwulan III Kakanwil DJPb Aceh Kembali Dorong Percepatan Pelaksanaan Kegiatan

Banda Aceh – Aceh Monitor Com.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (DJPb) Aceh kembali melakukan Media Metting triwulan III dengan sejumlah wartawan di kantornya , Senin 5)10/20.

Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (DJPb) Aceh , Syafriadi menjelaskan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diproyeksikan masih memberikan tekanan pada pertumbuhan perekonomian baik di tingkat global maupun nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke depan akan dipengaruhi oleh eskalasi COVID-19, ketersediaan vaksin, efektifitas stimulus, hingga tensi geopolitik internasional. Di level nasional, perkembangan kasus COVID-19 yang masih meningkat juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 berada pada kisaran -1,7% sampai -0,6%. Sementara untuk triwulan III 2020, outlook pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran -2,9 hingga -1,0%.

“Pada Triwulan III, tekanan ekonomi diperkirakan berkurang. Hal ini seiring dengan membaiknya konsumsi rumah tangga, investasi yang sedikit lebih baik dan utamanya konsumsi pemerintah di kuartal ketiga yang naik tajam seiring percepatan realisasi belanja pemerintah,” kata Kakanwil DJPb Syafriadi.

Ia menambahkan belanja pemerintah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk di daerah. Sampai dengan akhir Triwulan III, realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Aceh mencapai Rp8,90 triliun dari pagu sebesar Rp13,05 triliun atau sebesar 68,25%. Sedangkan realisasi beberapa komponen Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa menunjukkan kinerja yang baik.

“Realisasi Dana Desa sampai dengan akhir kuartal III telah mencapai 82,06% atau tersalurkan sebesar Rp4.08 triliun dari total pagu Dana Desa di Provinsi Aceh yang sebesar Rp4,98 triliun. Sementara, penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik per 30 September telah mencapai 92,17% atau sebesar Rp1,8T dari total pagu DAK Fisik & Cadangan DAK Fisik sebesar Rp1,95T,” ungkapnya.

Selain itu Syafriadi menambahkan terkait penerimaan hibah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh juga terus mendorong ketaatan pencatatan administrasi Hibah. Hingga triwulan III, penerimaan hibah yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dari Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan yang diproses melalui Kanwil DJPb Provinsi Aceh adalah sebesar Rp51,3 Milyar, terdiri dari hibah dalam bentuk barang sebesar Rp38,7 Milyar dan hibah dalam bentuk uang sebesar Rp12,58 Milyar. Penerimaan Hibah dapat bertambah dikarenakan masih ada yang dalam proses pencatatan register.

“Kami terus berupaya mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan pencairan dana APBN, dan percepatan penyalurannya untuk melindungi masyarakat dan mengakselerasi pemulihan perekonomian,” tambahnya.

Namun, upaya harus tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik atau good governance. Dalam mendorong upaya percetapan tersebut Kementerian Keuangan telah mengambil beberpa kebijakan pelaksanaan anggaran diantaranya yaitu: kemudahan dalam revisi DIPA, refocussing anggaran, perpanjangan jam layanan penerimaan SPM sampai dengan pukul 17.00 dan pembayaran menggunakan TUP

Pemerintah saat ini terus melakukan Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, suatu instansi pemerintah dapat membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini, unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dan pelayanan berkualitas bagi unit kerja lainnya.

Saat ini Kanwil DJPb Provinsi Aceh serta seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Aceh sedang dalam tahapan untuk dilakukan penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ini adalah bukti nyata bahwa Kanwil DJPb Provinsi Aceh dan seluruh KPPN di Provinsi Aceh memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta melaksanakan pelayanan yang berkualitas.

Untuk itu, diperlukan peran aktif masyarakat atau pemangku kepentingan untuk senantiasa melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan guna perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Terkait hal tersebut perlu dukungan dari seluruh instansi pemerintah serta masyarakat Aceh, agar upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Aceh dan seluruh KPPN di Provinsi Aceh dalam melaksanakan pemban gunan ZI, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan, dapat membawa manfaat bagi pembangunan Provinsi Aceh.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh Syafriadi , juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Aceh yang telah berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan Capaian Standar Tertinggi (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) dari BPK, secara khusus kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Nagan Raya yang telah berhasil mencapai opini WTP sebanyak 12 kali secara berturut-turut.

Pada kesempatan itu selain Kakanwil Syafriadi juga hadir turut mendampingi , Kabid PPAI ieng dan Kabid PPA 2 Yusri. (..)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!