KABAR DARI ACEH

15 Tahun Tsunami , Dewan Minta Pemerataan Pembangunan

Banda Aceh – Aceh Monitor Com. Hari ini 26 Desember 2019 merupakan hari peringatan tsunami yang ke 15. Seluruh daerah yang terkena dampak tsunami merayakan peringatan tsunami yang terpusat di gampong-gampongnya masing-masing.

Adapun daerah yang terkena dampak tsunami di Kota Banda Aceh meliputi Kecamatan Meuraxa, Kutaraja, Jaya Baru, Syiah Kuala dan Kuta Alam. Daerah yang sangat parah terkena tsunami terutama gampong-gampong yang berada di pesisir pantai yang berada di kawawan Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja serta sebagian wilayah di Kecamatan Kuta Alam dan Syiah Kuala.

Pasca 15 tahun tsunami, banyak sudah pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Kota Banda Aceh, baik dimasa-masa rehab rekon oleh BRR yang dibantu oleh NGO-NGO baik dari lokal maupun dari pihak asing.

Pada saat itu pembangunan dilakukan besar-besaran karena ketersediaan anggaran yang berlimpah ruah, malah sampai kebingungan dari pihak pemerintah rasanya tidak tau mau bangun apalagi disaat kucuran dana yang memadai namun tidak diikuti dengan adanya sebuah perencanaan dari awal.

Konsep pembangunan pada saat itu dibuat dalam keadaan mendadak sehingga hasilnya banyak kita liat ada bangunan yang tidak berfungsi sama sekali. Ada sedikit yang kita sayangkan malah pembangunan pada saat itu banyak difokuskan ke daerah yang bukan terkena tsunami, karena pada waktu itu dibuat sebuah konsep oleh pemerintah bahwa daerah yang terkena tsunami tidak layak untuk ditempati lagi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, banyak penduduk asal akhirnya tidak mau pindah ke tempat lain yang telah disiapkan untuk relokasi. Sehingga akhirnya baik oleh pihak BRR dan NGO terpaksa membangun juga rumah di tempat asal mula masyarakat tinggal.

Akhirnya yang terjadi sekarang setelah 15 tahun gempa dan tsunami, daerah yang hancur akibat tsunami kini sudah mulai menggeliat kembali.

“Saya sangat senang melihat kondisi masyarakat hari ini yang sudah mulai melupakan trauma dan rasa takut dengan bencana tsunami. Orang sudah meyakini bahwa tidak mungkin tsunami itu akan datang berulang kali ,” sebut Ramza Harli Anggota DPRK Banda Aceh , kepada Aceh Monitor Com , Kamis 26/12/19

“Kita lihat sudah banyak masyarakat yang mendirikan rumah-rumah terutama di gampong yang letaknya dipesisir pantai seperti daerah Ulelheu, Lambung, Cot Lamkuweuh, Lampulo hingga ke Gampong Alue Naga. Oleh karena masyarakat sudah mulai banyak yang tinggal di daerah bekas tsunami, maka sekarang sudah selayaknya di daerah-daerah tersebut dibangun berbagai fasilitas-fasilitas publik seperti perkantoran, rumah sakit, rumah sekolah “, tambahnya.

Pemerintah juga harus mendorong agar para pihak swasta dan investor agar mau menanamkan modalnya di daerah pesisir pantai seperti perhotelan, resort dan kuliner. Kalau kita lihat di daerah yang telah maju, justru lokasi di pinggir pantai yang diincar oleh para investor untuk membangun hotel dan resort, karena lokasi pantai memiliki pemandangan atau view dengan panorama alam yang indah.

“Saya rasa tidak ada masalah dengan syariat Islam apabila kita membangun di kawasan pantai asalkan dibuat aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Banyak juga daerah lain yang islami tapi konsep pariwisatanya juga berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya ,” ungkapnya.

Oleh karena itu Ramza berharap Bappeda dan beberapa SKPD terkait dapat membuat perencanaan pembangunan di daerah bekas tsunami, karena di daerah tersebut masih banyak tersedia lahan-lahan kosong milik pemerintah agar dibangun berbagai fasilitas public, sehingga adanya pemerataan pembangunan di kota Banda Aceh.

Dengan demikian tidak ada lagi polemik yang terjadi baru-baru ini antara Walikota Banda Aceh dengan Bupati Aceh Besar, lupakan saja masalah perluasan kota Banda Aceh hingga ke wilayah Aceh Besar, mari kita bangun dulu daerah kita sendiri hingga nanti kalau sudah tidak ada lagi lahan kosong untuk dibangun baru kita pikirkan kembali masalah perluasan kota.

“Saya pribadi sangat bangga atas kesabaran dari Walikota Aminullah yang tidak mau merespon tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh Bupati Aceh Besar, sikap diam beliau menandakan kematangan seorang pemimpin sehingga persoalan tersebut tidak berkepanjangan dan melebar kemana-mana,” tutup Ramza. (Ril)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!