KABAR DARI ACEH

Kepala Kanwil DJPb Aceh Menargetkan Realisasi DAK Fisik Tahap 2 Mencapai 70 Persen

Laporan : Ervanda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Aceh – Aceh Monitor com .Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi menyampaikan, akselerasi realisasi belanja pemerintah di Aceh harus terus dilakukan untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi. Realisasi APBN di Aceh sampai dengan 31 Agustus 2021 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2020 dan 2019.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menargetkan realisasi DAK Fisik tahap 2 mencapai 70 persen dan yang harus tuntas pada tanggal 21 Oktober 2021. Sebab sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, realisasi penyaluran DAK Fisik baru mencapai Rp 662 milyar dari alokasi sebesar Rp 2,530 triliun (26,19 persen).

“Realisasi DAK Fisik di kabupaten/kota perlu terus didorong agar dapat terserap maksimal. Fokus terdekat DAK Fisik adalah penyelesaian Tahap 2 yang harus dituntaskan pada tangal 21 Oktober 2021,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, Selasa (07/09/21) , saat jumpa pers dengan sejumlah media di Banda Aceh.

Total realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Agustus sebesar 8,55 triliun (59,91 persen dari total pagu 14,24 triliun). Namun perlu diakselerasi oleh pemerintah agar target realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 70 persen dapat tercapai.

Catatan kinerja belanja pemerintah pusat di Aceh juga disampaikan juga oleh Syafriadi, diantaranya tren realisasi belanja pegawai pada bulan Agustus yang sangat signifikan, realisasi belanja modal di Aceh (51,64 persen), belanja barang sebesar 54,46 persen dan dana bansos sebesar 44,34 persen (yang disalurkan melalui Program Indonesia Pintar-PIP).

Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Agustus sudah mencapai Rp 3,286 triliun dari alokasi Rp 4,987 triliun (65,90 persen). Persentase realisasi Dana Desa per 31 Agustus tersebut lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama di 2019 tetapi lebih rendah dari 2020.

“Seluruh perangkat desa serta jajaran pemerintah daerah perlu semakin meningkatkan koordinasi dalam upaya melakukan percepatan pencairan di kabupaten/kota. Sementara itu, realisasi BLT Desa sampai dengan 3 September 2021 telah mencapai Rp 667,52 milyar dan sudah terdapat 13 kabupaten/kota yang menyalurkan BLT sampai dengan bulan ke 9,” katanya.

Syafriadi menambahkan bagian dari Dana Desa juga terdapat alokasi yang ditentukan penggunaannya (earmarked) sebesar 8 persen untuk kegiatan penanganan covid. Sampai dengan tanggal 3 September 2021 telah terealisasi sebesar Rp 253,08 miliar atau sebesar 63,44 persen.

Dilihat dari penyaluran oleh gampong, maka dapat dikatakan sebagian besar sudah direalisasikan oleh gampong karena dari seluruh gampong yang belum tersalur hanya terdapat pada 10 gampong.

“Kinerja yang baik ini sejogja terus dijaga ritmenya, bahkan ditingkatkan agar realisasi belanja pemerintah yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi,” jelas Syafriadi,”

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menargetkan realisasi DAK Fisik tahap 2 mencapai 70 persen dan yang harus tuntas pada tanggal 21 Oktober 2021. Sebab sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, realisasi penyaluran DAK Fisik baru mencapai Rp 662 milyar dari alokasi sebesar Rp 2,530 triliun (26,19 persen).

“Realisasi DAK Fisik di kabupaten/kota perlu terus didorong agar dapat terserap maksimal. Fokus terdekat DAK Fisik adalah penyelesaian Tahap 2 yang harus dituntaskan pada tangal 21 Oktober 2021,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, Selasa (07/09) sore kemarin, saat jumpa pers dengan sejumlah media di Banda Aceh.

Selain dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi menyampaikan, akselerasi realisasi belanja pemerintah di Aceh harus terus dilakukan untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi. Realisasi APBN di Aceh sampai dengan 31 Agustus 2021 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2020 dan 2019.

Total realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Agustus sebesar 8,55 triliun (59,91 persen dari total pagu 14,24 triliun). Namun perlu diakselerasi oleh pemerintah agar target realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 70 persen dapat tercapai.

Catatan kinerja belanja pemerintah pusat di Aceh juga disampaikan juga oleh Syafriadi, diantaranya tren realisasi belanja pegawai pada bulan Agustus yang sangat signifikan, realisasi belanja modal di Aceh (51,64 persen), belanja barang sebesar 54,46 persen dan dana bansos sebesar 44,34 persen (yang disalurkan melalui Program Indonesia Pintar-PIP).

Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Agustus sudah mencapai Rp 3,286 triliun dari alokasi Rp 4,987 triliun (65,90 persen). Persentase realisasi Dana Desa per 31 Agustus tersebut lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama di 2019 tetapi lebih rendah dari 2020.

Oleh karena itu seluruh perangkat desa serta jajaran pemerintah daerah perlu semakin meningkatkan koordinasi dalam upaya melakukan percepatan pencairan di kabupaten/kota. Sementara itu, realisasi BLT Desa sampai dengan 3 September 2021 telah mencapai Rp 667,52 milyar dan sudah terdapat 13 kabupaten/kota yang menyalurkan BLT sampai dengan bulan ke 9.

Bagian dari Dana Desa juga terdapat alokasi yang ditentukan penggunaannya (earmarked) sebesar 8 persen untuk kegiatan penanganan covid. Sampai dengan tanggal 3 September 2021 telah terealisasi sebesar Rp 253,08 miliar atau sebesar 63,44 persen.

Jika dilihat dari penyaluran oleh gampong, maka dapat dikatakan sebagian besar sudah direalisasikan oleh gampong karena dari seluruh gampong yang belum tersalur hanya terdapat pada 10 gampong. “Kinerja yang baik ini sejogja terus dijaga ritmenya, bahkan ditingkatkan agar realisasi belanja pemerintah yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi,” jelas Syafriadi.

Selain itu kakanwil menyebutkan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi. Salah satunya melalui program perlindungan sosial yang diharapkan dapat menjaga tingkat konsumsi rumah tangga kelompok miskin dan rentan.

Program Padat Karya juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh.

“Realisasi Program PEN di Aceh sampai dengan 3 September 2021 mencatat beberapa peningkatan yaitu untuk kluster Perlindungan Sosial telah tersalurkan sebesar Rp 2,643 triliun, kluster Program Prioritas yang terdiri dari program padat karya K/L mencatat realisasi Rp 735,91 miliar,” ungkapnya.

Untuk kluster Dukungan UMKM telah tersalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 350,14 miliar bagi 291.784 pelaku usaha sektor UMKM.  Stimulus fiskal melalui Belanja APBN beserta instrumen Program PEN di berbagai sektor diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!