Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Ramza Harli, Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Gerindra meminta Pemko Banda Aceh agar terus merawat dan mengembangkan objek wisata edukasi tsunami PLTD Apung yang terletak di Gampong Punge Blang Cut.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelaksanaan maulid di mesjid subulussalam komplek PLTD Apung Punge Blang Cut, kepada Pj. Walikota dan kadis Pariwisata yang turut dihadiri oleh pimpinan DPRK H. Isnaini dan Usman serta asisten 1 bidang pemerintahan Bahtiar, Sabtu, 12 November 2022.
Usai acara maulid, Ramza langsung mengajak kadis Pariwisata Saed Fauzan, didampingi wakil ketua DPRK Usman dan ikut Tuha Pheut gampong Punge Blang Cut, Mukhlis Aziz mengelilingi kawasan PLTD Apung.
Ramza menunjukkan jalan yang harus diperlebar. Dijalan tersebut sering terjadi kemacetan dan sangat rawan terjadi kecelakaan. Persoalan pelebaran jalan akses masuk ke Komplek PLTD Apung ini sudah sangat lama disampaikannya dan hingga saat ini juga belum terealisasi, ungkapnya.
Selanjutnya Ramza menunjukkan sedikit lagi lahan yang harus dibebaskan. Ia meminta pemko agar membebaskan sedikit lagi lahan yang berada di areal lokasi Komplek PLTD Apung. Menurutnya bila lahan tersebut dibebaskan para pengunjung langsung bisa masuk ke lokasi objek wisata kapal PLTD Apung dari halaman parkir.
Ramza menjelaskan, selama ini lahan parkir yang ada tersebut tidak difungsikan, karena sangat jauh bagi para pengunjung untuk masuk ke lokasi objek wisata, mereka harus memutar lagi, terangnya
“Bila lahan tersebut sudah dibebaskan, lahan parkir yang tadinya terbengkalai, nanti dapat difungsikan kembali. Disamping itu, di lahan tersebut juga bisa berfungsi sebagai tempat istirahat para pengunjung. Diareal itu juga terdapat balai pengajian yang harus direhab agar terlihat lebih indah, terangnya lagi.
“Lahan parkir yang ada sekarang sangat sempit sehingga sangat kewalahan para pengunjung untuk mendapatkan tempat parkir dan harus menumpang dihalaman rumah penduduk dan ditepi jalan. Jadi sudah seharusnya lahan parkir yang ada itu agar dapat difungsikan”, sambungnya lagi.
“Saya minta Dinas Pariwisata agar berkoordinasi dengan dinas PUPR, BPKK dan Bappeda untuk turun langsung ke lokasi bersama dengan aparat gampong guna mengadakan kesepakatan harga dengan pemilik tanah. Ini harus segera dilakukan oleh pemko mengingat saat ini sedang pembahasan APBK 2023. Walaupun perencanaan sudah dibuat tapi bila belum ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah sehingga tidak bisa dianggarkan dalam APBK 2023”, ungkap sekretaris DPC Gerindra Kota Banda Aceh ini.
