Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor.com. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (DPP IKAN) Syahrul Maulidi resmi melantik kepengurusan DPD IKAN Kota Banda Aceh priode 2026 – 2031 yang dinahkodai Rusmadi, S.HI. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh.
Pelantikan ini menjadi momentum penting di tengah kondisi Aceh yang dinilai sudah masuk tahap sangat darurat narkoba, menyusul terbongkarnya laboratorium sabu di Sigli, Pidie.
Ketua DPD IKAN Kota Banda Aceh Rusmadi, S.HI menegaskan, dirinya bersama seluruh pengurus siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk memberantas peredaran narkoba di Banda Aceh. Fokus utama DPD IKAN adalah edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
“Ini tugas DPD IKAN Banda Aceh untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak sekolah akan bahaya narkoba di Banda Aceh,” tegas Rusmadi.
Ia menambahkan, DPD IKAN Banda Aceh juga akan memperkuat kolaborasi di tingkat gampong. Pihaknya meminta masyarakat untuk tidak takut dan tidak segan-segan memberikan informasi terkait peredaran narkoba di lingkungannya.
“Jangan takut untuk memberikan informasi apapun itu kepada pihak berwajib, baik kepolisian, BNN, ataupun dari DPD IKAN sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP IKAN Syahrul Maulidi menginstruksikan agar pengurus DPD IKAN Kota Banda Aceh yang baru dilantik segera bergerak menjalankan program-program yang telah disiapkan, terutama untuk menyelamatkan masyarakat Kota Banda Aceh dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
“Mereka ini harus hadir di tingkat kecamatan dan di gampong-gampong, agar Kota Banda Aceh bersih dari narkoba dengan memberikan edukasi dan sosialisasi,” ungkap Syahrul.
Syahrul menilai terungkapnya laboratorium sabu di Sigli menjadi bukti nyata bahwa Aceh bukan lagi sekadar daerah transit, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadi alarm keras bagi semua pihak.
“Artinya daerah kita bukan hanya daerah transit narkoba tapi sudah menjadi daerah produsen. Ini menjadi tugas kita bersama agar stigma ini tidak terulang kembali dan kita bersih dari narkoba,” kata Syahrul dengan nada prihatin.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh DPD IKAN se-Aceh untuk bergerak masif ke masyarakat memberikan edukasi agar menjauhkan narkoba dari kehidupan.
“Ada 18 DPD IKAN se-Aceh yang kita punya, walaupun dengan keterbatasan anggaran kita tetap bergerak untuk membantu pemerintah akan bahaya narkoba ini,” tutup Syahrul.
Di tempat yang sama, Staf Ahli Pemko Banda Aceh Samsul Bahri menyatakan Pemko Banda Aceh siap membantu dan berkolaborasi penuh dengan DPD IKAN Kota Banda Aceh.
“Pemko Banda Aceh siap kapanpun itu untuk berkolaborasi dengan lembaga manapun, termasuk DPD IKAN untuk memutus rantai peredaran narkoba di Kota Serambi Mekkah,” ujar Samsul Bahri.
“Intinya kita saling bersinergi agar narkoba di Banda Aceh tidak ada tempat dan bersih dari barang haram ini,” tutupnya.
