Sosbud

Abu Indrapuri; Seorang Mujahid “Wahabi”

 Di di toko buku dan pedagang keliling dan kedai kopi di Aceh beredar poster foto-foto ulama kharismatik Aceh. Namun ada “kejanggalan” ulama-ulama besar Aceh lainnya tidak tercantum di poster dimaksud. Sehingga muncul surat pembaca di rubrik droe keu droe di Harian Serambi Indonesia. Si penulis mempertanyakan kenapa Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak tercantum di poster tersebut.

 Selain itu Teungku Muhammad Daud Beureueh beberapa ulama kharismatik lainnya juga tidak tercantum foto dan namanya di poster dimaksud. Misalnya, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, Teungku Syekh Hamid Samalanga, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri dan masih banyak lagi ulama lainnya yang tidak mungkin kita sebut satu persatu.

 Padahal prara ulama tersebut diakui zuhud dalam ilmu dan pemikiran agamanya dan pula memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh. Sehingga muncul pertanyaan.apakah mereka bukan ulama?

 Artikell singkat ini, saya berusaha menampilkan riwayat dan sekelumit pemikiran dari ulama-ulama besar Aceh yang namanya tidak masuk di poster di atas. 

 Saya memilih sosok Al Mujahid Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri Rahimahullah, seorang ulama besar Aceh yang pernah memimpin Dayah Indrapuri. Beberapa murid beliau di kemudian hari juga menjadi ulama besar di Aceh, contohnya Teungku Syekh Mudawali Al-Khalidi Rahimahullah, pimpinan Dayah Labuhan Haji Aceh Selatan yang kini murid-muridnya tersebar hampir di seluruh Aceh.

 Nama Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri dalam banyak buku sejarah sering disebut berbeda-beda. Dia kadang disebut dengan nama Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri (tanpa kata haji), Teungku Hasballah Indrapuri (tanpa Ahmad dan Haji), Teungku Syekh Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Chik Indrapuri dan Abu Indrapuri..

 Kelahiran dan Pendidikan 

Nama lengkap Abu Indrapuri adalah Teungku Haji Ahmad Hasballah bin Teungku Haji Umar bin Teungku Auf. Sejahrawan Ali Hasjmy menceritakan bahwa Abu Indrapuri dilahirkan di Kampung Lam-U, Aceh Besar pada tanggal 03 Juni 1888 dalam masa peperangan melawan Belanda. Beliau anak dari pasangan, Teungku Haji Umar dan Hajjah Safiah.[1] Ayah Abu Indrapuri yaitu Teungku Umar bin Auf adalah salah seorang ulama, pejuang dan juga pimpinan Dayah Lam-U Aceh Besar.[2] Pada saat beliau lahir, ayahandanya berada di medan pertempuran melawan Belanda. Sejak remaja Abu Indrapuri sering dibawa ayahnya ke medan perang untuk berjihad.[3]

 Selain berguru kepada ayahnya Teungku Haji Umar. Abu Indrapuri bercita-cita qari yang baik. Bakatnya tersebut terus dikembangkan ketika beliau belajar di Mekkah. Beliau juga menuntut ilmu di beberapa dayah di seperti Dayah Piyeung, Dayah Samalanga, Dayah Titeu dan Dayah Lamjabat. Dengan ketekunan belajar, akhirnya Abu Indrapuri dapat menguasai bahasa Arab, Fiqih, Tauhid, Sejarah, Tafsir dan Hadits secara sempurna .[4]

 Abu Indrapuri muda dikenal memiliki daya nalar cukup kuat sehingga beliau mampu menguasai bahasa Arab dengan predikat mumtaz.[5]

 Pada saat sebagian wilayah Aceh dapat dikuasai oleh Belanda, beberapa tokoh dan masyarakat Aceh atas izin dari pimpinan perang gerilya berhijrah ke Semenanjung Tanah Melayu. Di tanah Melayu, Abu Indrapuri belajar di Dayah Yan pusat pendidikan Islam di Kerajaan Kedah. Disana pemuda-pemuda dari Aceh yang seangkatan beliau adalah Hasan Krueng Kalee dan Muhammad Saman. Ketiga pemuda ini kemudian melanjutkan pendidikan ke Mekkah. Setelah kembali ke Aceh dan menjadi ulama besar. Ketiga pemuda tersebut dikenal dengan Tengku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Haji Hasan Krueng Kalee dan Teungku Syekh Muhammad Saman.[6]

 Menjadi Pimpinan Dayah Indrapuri

Dayah Indrapuri dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam pada tahun 1607-1636 M. Dayah tersebut berpusat di Mesjid Jami’ Indrapuri yang saat ini dikenal dengan nama Mesjid Tuha (mesjid lama) yang terletak di Gampong Pasar Indrapuri Aceh Besar.[7]

 Pada masa Kerajaan Aceh, Mesjid Indrapuri merupakan salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di Aceh dan melahirkan banyak ulama dan tokoh berpengaruh dalam Kerajaan Aceh. Seperti halnya dengan dayah-dayah lain pada masa kolonial sempat vakum, karena para pemimpin dayah terlibat berpertempur melawan Belanda.[8]

 Pada tahun 1912 berkat bantuan Tuanku Raja Keumala dan Teuku Panglima Polem Muhammad Daud, Teungku Haji Ismail (Teungku Chiek Empeu Trieng) dayah Indrapuri dihidupkan kembali selama puluhan tahun. Selama dipimpin Teungku Haji Ismail Dayah Indrapuri juga aktif bersama masyarakat membangun dayah-dayah lain yang terhenti aktivitasnya selama perang berlangsung.[9]

 Pada tahun 1922 dilaksanakan musyawarah besar yang dihadiri Tuanku Raja Keumala, Teuku Panglima Polem Muhammad Daud, Teungku Haji Ismail dan Teungku Haji Abdullah Lam-U. Musyawarah memutuskan untuk mencari seorang tokoh ulama lain yang mampu memimpin Dayah Indrapuri. Atas saran dari Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, akhirnya dipilihlah Abu Indrapuri untuk memimpin dayah tersebut. Pada saat itu Abu Indrapuri masih bermukin di Yan, Semenanjung Tanah Melayu. Abu Indrapuri bersedia pulang ke Aceh untuk memimpin dayah tersebut. Sejak saat itulah, Dayah Indrapuri banyak terinspirasi dengan semangat Gerakan Wahabiyah di Mekkah Al-Mukarramah.[10]

 Selama dipimpin Abu Indrapuri, Dayah Indrapuri semakin maju dan berkembang pesat. Para santri dari seluruh Aceh datang dan belajar di Dayah Indrapuri.[11]

 Pemikiran Keagamaan 

Abu Indrapuri selama mununtut ilmu di Mekkah diasuh para ulama-ulama Wahabi (Salafi). Sesuai ajarannya, Abu Indrapuri berpendapat bahwa iman dan ibadah yang murni merupakan syarat mutlak bagi umat Islam jika ingin bangkit dan maju. Akidah dan ibadah harus dibersihkan dari berbagai bid’ah dan khurafat. Tidak hanya itu, dalam proses pembelajaran di Dayah Indrapuri, Abu Indrapuri juga menggunakan Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab.[12]

 Abu Indrapuri menentang segala bentuk bid’ah dan khurafat seperti kupanji, meletakkan kain putih di kuburan dengan maksud melepas nazar, ritual tolak bala (tulak bala) memakai sesajen dari bubur nasi. Tradisi rabu abeh, yaitu pergi ke laut pada akhir bulan Safar untuk peulheuh jalen (buang sial). Menurut beliau perbuatan tersebut termasuk katagori syirik.[13]

 Abu Indrapuri merupakan ulama yang punya pengaruh besar di Aceh, khususnya Aceh Besar. Abu Indrapuri sangat giat dalam melaksanakan pemurnian akidah dan pembaharuan pemikiran umat Islam di Aceh. Sebagai pedoman ajarannya adalah Kitab Tauhid karangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab tersebut telah memberi inspirasi kepada Abu Indrapuri mengadakan pembaharuan dan juga menanam semangat anti penjajahan kepada masyarakat Aceh.[14]

 Abu Indrapuri pernah mendirikan sebuah organisasi yang beliau beri nama Jam’iyah Al-Ataqiyah Al-Ukhrawiyah (Persatuan Kemerdekaan Akhirat). Organisasi ini bertujuan membebaskan masyarakat dari kurafat dan bid’ah. Menurut Abu Indrapuri “apabila manusia telah bebas dari perbudakan hawa nafsu, dari akidah yang salah dan ibadah bukan kepada Allah, maka ia akan menjadi manusia yang dengan sendirinya berjuang membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan jasmani”.[15]

Abu Indrapuri juga salah satu ulama yang sangat anti paham komunisme dan atheisme. Sebagai seorang “ulama Wahabiyah” beliau berkeyakinan bahwa hanya dengan kemurnian akidah dan ibadah, umat Islam akan menang menghadapi musuh-musuhnya. Karenanya sangat kecewa kepada Pemerintah Republik Indonesia saat itu yang memberi keleluasaan kepada kaum komunis melalui Partai Komunis Indonesia (PKI).[16]

Prof.Dr.Nazaruddin Sjamsuddin menyatakan bahwa Abu Indrapuri dan Teungku Hasan Krueng Kalee adalah ulama kelas 1 di Aceh, khususnya pasca revolusi. Cuma saja mereka berdua memiliki pandangan keagamaan yang berbeda. Abu Indrapuri seorang ulama reformis, sedangkan Teungku Hasan Krueng Kalee condong tradisionalis. Namun menurut Sjamsuddin, pengaruh dua ulama besar tersebut tidaklah mampu menandingi pengaruh dari Teungku Muhammad Daud Beureueh.[17]

Abu Indrapuri adalah ulama tertua di kubu reformis. Menurut Sjamsuddin hal tersebutlah yang membuat Abu Indrapuri sangat dekat dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam konferensi pertama PUSA pada tahun 1940 di Sigli, Abu Indrapuri diangkat sebagai penasehat PUSA. Wafatnya Abu Indrapuri pada tahun 1956 [1959?] dirasakan sebagai satu kehilangan besar bagi perjuangan Darul Islam, terutama bagi Teungku Muhammad Daud Beureueh.[18]

Kharisma Abu Indrapuri di masanya sangat besar. Nazaruddin Sjamsuddin mengisahkan suatu ketika pada tahun 1953,saat itu beliau ditabrak oleh sebuah truk militer. Kejadian tersebut telah menghebohkan masyarakat di Aceh Besar. Masyarakat dalam suasana tegang akibat kejadian tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer yang takut terjadinya huru-hara akibat kejadian yang menimpa ulama besar tersebut. Akhirnya pimpinan militer minta maaf secara terbuka kepada Abu Indrapuri dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa supir truk militer tersebut sudah dihukum.[19]

Kontribusi dalam Pembaharuan Pendidikan Islam

Abu Indrapuri adalah salah satu tokoh yang sangat peduli kepada pendidikan umat Islam di Aceh. Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo juga memasukkan nama Abu Indrapuri dalam bukunya Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX.

Nazaruddin Sjamsuddin, mengemukakan bahwa para pemimpin reformis di masa lalu, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Abu Indrapuri tidak hanya mendirikan sekolah-sekolah di seluruh daerah Aceh, tetapi mereka juga mengembangkan gagasan keagamaan yang baru dan belum dikenal oleh masyarakat Aceh. Waktu itu juga sempat terjadi perbedaan pendapat dan pertentangan dengan ulama-ulama tradisional yang dipimpin oleh Teungku Hasan Krueng Kalee.[20]

Hasjimi menceritakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembaharuan pendidikan Islam, Abu Indrapuri mendirikan Madrasah Hasbiyah dalam lingkungan Dayah Indrapuri. Madrasah Hasbiyah ini terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dengan menggunakan kurikulum baru yang sesuai dengan kurikulum madrasah di seluruh Indonesia. Tidak hanya Madrasah Hasbiyah, Abu Indrapuri juga mendirikan madrasah khusus perempuan di Tanjung Karang Lhue dengan nama Madrasah Lil Ummahat.[21]

Dayah Indrapuri dan Madrasah Hasbiyah dibawah asuhan Abu Indrapuri telah melahirkan banyak ulama yang menjadi pemimpin umat di Aceh. Di antara lulusan Dayah Indrapuri adalah Teungku Haji Mudawali Al-Khalidi yang di kemudian hari menjadi pimpinan Madrasah Islamiah Labuhan Haji Aceh Selatan.[22] Teungku Haji Mudawali Al-Khalidi sebagaimana diceritakan oleh Hasjmy belajar ilmu-ilmu Al-Qur’an di Dayah Indrapuri.

Teungku Haji Mudawali Al-Khalidi yang dikenal dengan Teungku Muda Wali lahir di Labuhan Haji pada tahun 1917. Teungku Mudawali sempat menjadi murid Abu Indrapuri. Sebagaimana diceritakan oleh Said Abubakar, bahwa Abu Indrapuri melihat sosok Teungku Muda Wali sebagai seorang yang cerdas dan berbakat. Abu Indrapuri kemudian meminta kepada T.M Hasan Glumpang Payong yang menjabat sebagai wakil ketua Aceh Studi Fonds agar membantu Teungku Muda Wali untuk melanjutkan pendidikan pada Normal Islam di Padang yang dipimpin oleh Mahmud Yunus yang juga beraliran reformis.[23]

Kontribusi dalam Politik

Abu Indrapuri bukan hanya ulama besar dan tokoh pendidikan, tetapi beliau juga terlibat aktif dalam gerakan politik, pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah seorang pemimpin politik yang sangat berpengaruh di Aceh, selain Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Hasan Krueng Kalee.

Sebelum kemerdekaan, Abu Indrapuri pernah menjabat sebagai ketua Majelis Syura Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).[24] Sebagaimana diterangkan oleh Aboebakar Atjeh, bahwa organisasi PUSA bertujuan untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syiar Islam yang suci, khususnya di Aceh.[25]

Pasca kemerdekaan, dalam musyawarah ulama seluruh Aceh pada 23 November 1945 di Mesjid Raya Baiturrahman disepakati untuk membentuk Barisan Hizbullah dengan ketua umum Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam Barisan Hizbullah tersebut Abu Indrapuri menjabat sebagai wakil ketua umum.[26]

Di antara jabatan dalam pemerintah yang pernah dipikul oleh Abu Indrapuri adalah: (1) Kadi pada Teungku Panglima Polem Muhammad Daud di zaman Belanda; (2) Ketua Pengadilan pada zaman pendudukan Jepang; (3) Anggota Pengadilan Tentara Divisi X pada zaman Republik Indonesia; (4) Ketua Bagian Kehakiman pada Dewan Agama Kerisidenan Aceh; (5) Ketua Mahkamah Syar’iyah Kerisidenan Aceh; (6) Anggota Mahkamah Islam Tertinggi; dan (7) Ketua Majelis Ifta pada Jawatan Agama Kerisidenan Aceh.[27]

Jabatan dalam organisasi politik yang pernah diemban oleh Abu Indrapuri, di antaranya: (1) Ketua Majelis Syura Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA); (2) Penasehat Pemuda PUSA; (3) Penasehat Kepanduan Islam; (4) Penasehat Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia (PERAMINDO); Penasehat Serikat Pemuda Islam Aceh (SEPIA); (5) Penasehat Pucuk Pimpinan Serikat Pegawai Republik Indonesia (SERPRI); dan (6) Penasehat Lasykar Mujahidin.[28]

Sejak bulan Oktober 1945, pada awal-awal revolusi kemerdekaan, Abu Indrapuri pernah menjabat sebagai Kepala Mahkamah Syari’ah Daerah Aceh.[29] Abu Indrapuri adalah salah seorang dari empat ulama besar yang mengeluarkan fatwa perang sabil untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat revolusi fisik. Fatwa tersebut keluar pada tanggal 15 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Haji Jakfar Shiddiq dan Abu Indrapuri [30].

Sebagaimana dicatat oleh Kahin, bahwa dalam pernyataan tersebut keempat ulama dimaksud, termasuk Abu Indrapuri di dalamnya, menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh untuk bersatu dan berada di belakang Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno, dalam rangka melawan agresi Belanda yang akan kembali ke Indonesia.[31]

Abu Indrapuri adalah salah seorang pendiri Majelis Ifta Daerah dalam konferensi di Kutaraja pada tanggal 15 Februari 1950. Majelis tersebut berfungsi untuk menasehati pemerintah daerah dalam masalah-masalah keagamaan pasca revolusi fisik.[32] Majelis Ifta yang berfungsi memberikan fatwa ini diketuai langsung oleh Abu Hasballah Indrapuri.[33]

Abu Indrapuri juga salah satu tokoh Darul Islam yang terlibat aktif dalam pemberontakan terhadap pemerintah Republik di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam gerakan DI TII di Aceh, Abu Indrapuri menjabat sebagai ketua mahkamah.[34]

Wafatnya Sang Pejuang dan Ulama Besar

Setelah Panglima Kodam I Iskandar Muda, Syamaun Gaharu dan Gubernur Aceh Ali Hasjimi berhasil meyakinkankan ulama-ulama Aceh yang tergabung dalam DI TII bahwa PKI tidak akan sanggup menghapus sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila, maka para ulama Aceh tersebut bersedia kembali ke pangkuang Republik Indonesia. Pada saat itu, Abu Indrapuri juga turun gunung bersama ulama-ulama lainnya.[35]

Atas persetujuan Panglima dan juga Gubernur Aceh, akhirnya Abu Indrapuri hijrah kembali untuk kedua kalinya ke Semenajung Tanah Melayu. Salah satu asalan beliau hijrah ke sana adalah karena ayah beliau dikuburkan di Kampung Yan Keudah. Abu Indrapuri ingin apabila dia wafat juga dikuburkan di samping ayahnya yang sekaligus juga merupakan gurunya. Abu Indrapuri berangkat ke Semanjung Tanah Melayu pada akhir tahun 1958. Hanya lebih kurang satu tahun berada di Tanah Melayu, Abu Indrapuri wafat pada 26 April 1959. Beliau dikuburkan di Kampung Yan Keudah, dekat dengan makam ayahnya Teungku Haji Umar bin Auf.[36] Kita berdoa kepada Allah agar kebaikan beliau dibalas oleh Allah, dan ditempatkan di sisi-Nya – Insya Allah. Allahumagfirlahu warhamhu. []

Daftar Pustaka

Ali Hasjimi, Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddun Bangsa, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

A. Hasjimi, 50 Tahun Aceh Membangun, Banda Aceh: t.p, 1995

Aboebakar Atjeh, Salaf Muhji Atsaris Salaf Gerakan Salafijah di Indonesia, Jakarta: Penerbit Permata, 1970 

Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, Jakarta: Bulan Bintang, 1990 

A. K. Jakobi, Aceh Daerah Modal Long March Ke Medan Area, Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001 

Audrey R. Kahin, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemedekaan, terj. Satyagraha Hoerip, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990

Cornelis Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, terj. Grafiti Press, Jakarta: Garfiti Press, 1983 

Depdikbud, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Depdikbud, 1983

Lembaga Research dan Survey IAIN Djami’ah Ar-Raniry, Laporan Penelitian Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh, Banda Aceh: Lembaga Reseacrh dan Survey IAIN Djami’ah Ar-Raniry, 1978 

Muliadi Kurdi dkk (Ed), Ensiklopedi Ulama Besar Aceh (The Encyclopedia of Great Acehnese Ulamas) Volume 1, t.t: Lembaga Kesehteraan Aceh Semata, 2010

Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam di Aceh, Jakarta: Pustaka Utama Graviti, 1990

Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Prov Aceh, 2007 

Said Abubakar, Berjuang Untuk Daerah: 70 Tahun H. Said Abubakar, Banda Aceh: Yayasan Nagasakti, 1995 

Endnote:

 [1]Ali Hasjimi, Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddun Bangsa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal. 46. 

 [2]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 47. 

 [3]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 46. 

 [4]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 47. 

 [5]Muliadi Kurdi dkk (Ed), Ensiklopedi Ulama Besar Aceh (The Encyclopedia of Great Acehnese Ulamas) Volume 1, (t.t: Lembaga Kesehteraan Aceh Semata, 2010), hal. 157. 

 [6]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 49. 

 [7]Muliadi Kurdi dkk (Ed), Ensiklopedi…, hal. 159. 

 [8]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 49. 

 [9]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 50-51. 

 [10]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 51. 

 [11]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 51. 

 [12]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 52. 

 [13]Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Prov Aceh, 2007), hal. 109-110. 

 [14]Lembaga Research dan Survey IAIN Djami’ah Ar-Raniry, Laporan Penelitian Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh, (Banda Aceh: Lembaga Reseacrh dan Survey IAIN Djami’ah Ar-Raniry, 1978), hal. 34. 

 [15]A. Hasjimi, 50 Tahun Aceh Membangun, (Banda Aceh: t.p, 1995), hal. 70. 

 [16]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 59. 

 [17]Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam di Aceh, (Jakarta: Pustaka Utama Graviti, 1990), hal. 194. 

 [18]Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan…, hal. 194. 

 [19]Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan…, hal. 184. 

 [20]Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan…, hal. 21. 

 [21]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 53. 

 [22]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 53. 

 [23]Said Abubakar, Berjuang Untuk Daerah: 70 Tahun H. Said Abubakar, (Banda Aceh: Yayasan Nagasakti, 1995), hal. 117. 

 [24]A. Hasjimi, 50 Tahun…, hal. 81. 

 [25]Aboebakar Atjeh, Salaf Muhji Atsaris Salaf Gerakan Salafijah di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Permata, 1970), hal. 184. 

 [26]Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 55. 

 [27]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 55. 

 [28]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 54. 

 [29]Depdikbud, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta: Depdikbud, 1983), hal. 186. 

[30]Tgk. A. K. Jakobi, Aceh Daerah Modal Long March Ke Medan Area, (Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001), hal. 91. 

 [31]Audrey R. Kahin, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemedekaan, terj. Satyagraha Hoerip, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hal. 98. 

 [32]Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan…, hal. 38. 

 [33]Cornelis Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, terj. Grafiti Press, (Jakarta: Garfiti Press, 1983), hal. 299. 

 [34]Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan…, hal. 187. 

 [35]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 60. 

 [36]Ali Hasjimi, Ulama Aceh…, hal. 60.

 Penulis : Khairil Miswar http://patahkekeringan.blogspot.co.id

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!