KABAR DARI ACEH

Antisipasi Dugaan Kecurangan Tender Proyek , BPI KPNPA RI Minta Semua Pihak Mengawasi Kinerja ULP

 

Banda Aceh – Aceh Monitor Com. Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), meminta jajaran legislatif, yudikatif serta para pengusaha di Aceh, agar bersama-sama mengawasi kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai dugaan kecurangan atas tender sejumlah paket proyek bersumber dari APBA tahun 2020.

“Jadi, peran pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif termasuk para pengusaha konstruksi yang merasa kurang puas dengan kinerja ULP, sangat diperlukan. Sehingga tidak akan terjadi praduga yang sifatnya tidak membangun di bumi Aceh,” demikian diungkapkan Ketua Umum BPI KPNPA RI Pusat, TB Rahmad Sukendar, Rabu (18/3/2020).

Diakuinya, kinerja ULP di seluruh Indonesia termasuk di Aceh memang sangat rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Karenanya, disini di tuntut agar ULP Aceh bisa bekerja secara profesional, akuntabel serta punya integritas yang tinggi.

Menyangkut dugaan monopoli proyek di ULP yang dilontarkan oleh sejumlah pengusaha jasa konstruksi di Aceh yang tidak puas dengan kinerja ULP, TB Rahmad Sukendar menghimbau agar para pengusaha tersebut segera menggandeng lembaga penegak hukum dan lembaga legislatif, untuk bersama-sama melakukan investigasi guna menemukan dugaan penyimpangan yang dimaksud.

“Artinya dugaan penyimpangan dan monopoli proyek di ULP Aceh juga tidak boleh kita reka-reka, apalagi merekayasa opini yang tidak baik. Ini akan merugikan pembangunan di Aceh juga. Lebih baik, para pengusaha dan lembaga penegak hukum melakukan langkah investigasi, sehingga tidak menjadi fitnah,” ujar TB Rahmad Sukendar.

Jika nanti terbukti kinerja ULP Aceh memang telah melanggar ketentuan yang ada, maka BPI KPNPA RI akan berada di barisan terdepan untuk memproses secara hukum para pejabat di ULP Aceh. Selain itu, BPI KPNPA RI juga mendesak agar Kapolda dan Kejati Aceh ikut memantau setiap perkembangan di ULP.

Pada sisi lain, TB Rahmad Sukendar menegaskan bahwa BPI KPNPA RI akan meminta Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kinerja ULP Aceh agar bekerja lebih transparan, berkualitas, berintegritas dan profesional. Ini bertujuan untuk menghasilkan setiap proses yang akuntabel, sehingga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ULP, (Ril)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!