POLHUKAM

Bedah Kasus Terkait Uji Konstitusionalitas PERPU ORMAS

 

Banda Aceh – Aceh Monitor Com. Fakultas Hukum Unsyiah melalui Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH), Hari ini Kamis  02 November 2017 melaksanakan BEDAH KASUS di Aula Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala Lantai 2 Darussalam Banda Aceh.

LKBH Fakultas Hukum Unsyiah secara institusional berada di bawah Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum Unsyiah.

BEDAH KASUS kali ini mengambil tema “Uji Konstitusionalitas PERPU ORMAS terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Antara Harapan dan Dilema Paska Disetujui oleh DPR RI)”.

Dalam BEDAH KASUS kali ini, Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unsyiah menghadirkan 2 orang Dosen Hukum Tata Negara FH Unsyiah sebagai PEMBEDAH, yaitu :
1). Dr. Zahratul Idami, S.H. M.Hum dan
2). Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H.

Selain itu, LKBH Fakultas Hukum Unsyiah juga menghadirkan sejumlah ORMAS dan OKP yang ada di Aceh termasuk utusan Pemerintah dalam hal ini Badan KESBANGPOL Aceh sebagai Narasumber sekaligus menyampaikan perspektif dan harapannya terhadap PERPU yang sudah disetujui oleh DPR RI tersebut.

Para peserta yang diundang pada kegiatan BEDAH KASUS ini berasal dari berbagai unsur diantaranya para perwakilan ORMAS dan OKP, para Akademisi Fak. Hukum dan FISIPOL Unsyiah, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (DIH) Fak. Hukum Unsyiah, Ketua Program Magister Kenotariatan (MKn), Ketua Program Magister Ilmu Hukum (MIH), Ketua Program Kerjasama Fak. Hukum Unsyiah, para Advokat, dan para Aktifis Hukum dan Demokrasi,para Mahasiswa serta unsur lainnya.

Selain itu, penyelenggara juga mengundang para berbagai utusan ORMAS atau para stakeholder yang berminat kiranya berkenan hadir pada acara tersebut.

“Kegiatan BEDAH KASUS ini merupakan wujud manifestasi peran dan kontribusi kampus dalam mewujudkan salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Unsyiah ” Jelas Dekan Fakultas Hukum Azhari Yahya.

“Khususnya Fakultas Hukum Unsyiah yaitu di bidang Penelitian (kajian) termasuk Pengabdian Masyarakat disamping bidang Pendidikan ” lanjutnya lagi.

Azhari juga menyebutkan selain itu, kegiatan BEDAH KASUS ini juga sebagai langkah responsif yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unsyiah melalui Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada di bawah Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum Unsyiah terhadap setiap polemik hukum yang timbul serta terhadap berbagai Kebijakan yang berdampak terhadap Aceh.

“Fakultas Hukum Unsyiah bertekad akan mendedikasikan intelekualitasnya secara institusional untuk turut ambil bagian dalam upaya membantu menyelesaikan setiap polemik hukum dan kebijakan yang terjadi termasuk yang berdampak terhadap Aceh, lanjut Dr. Azhari Yahya.

Sementara itu ,  Kurniawan S, S. H., LL.M selaku Ketua Laboratorium Klinis Hukum pada Fakultas Hukum Unsyiah yang juga sebagai penyelenggara kegiatan dalam menjelaskan bahwa kegiatan BEDAH KASUS ini sebagai wujud manifestasi kontribusi terbaik Universitas Syiah Kuala melalui Fakultas Hukum sebagai JANTUNG HATI RAKYAT ACEH dalam membangun Aceh melalui Pengawalan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang ada dalam bingkai hukum nasional.

Selain itu, dengan adanya kegiatan BEDAH KASUS ini juga kiranya dapat menjadi sarana untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman disamping juga dapat meningkatkan Kesadaran berkonstitusi bagi semua warga negara Indonesia baik para mahasiswa, para praktisi, para aktifis serta masyarakat Aceh pada umumnya, tutup Kurniawan.(Pri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!