Redaksi.
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh yang terdiri dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh mengadakan Media Gathering pada hari Rabu, 28 Desember 2022 di Hotel Grand Arabia. Dalam acara tersebut Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh Bapak Safuadi didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh Bapak Imanul Hakim, Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh Ibu Syukriah HG dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah DJPb Aceh Bapak Anthoni Manullang menyampaikan capaian kinerja Kementerian Keuangan Aceh sepanjang tahun 2022.
Capaian penerimaan Kantor Wilayah DJP Aceh per 27 Desember 2022 telah melampaui target penerimaan sebesar 116,26% yaitu sebesar Rp 5.22 triliun dan untuk pertama kalinya capaian diatas Rp 5 triliun. Ini merupakan capaian pertama dan terbesar dalam sejarah Kanwil DJP Aceh. Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan adalah penyumbang porsi terbesar PDRB Aceh sebesar 30,06%, tetapi porsi penerimaan pajak atas sektor tersebut belum optimal yaitu hanya sebesar 3,91%. DJP akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan angka porsi ini. Penerimaan sektor pertambangan masih didominasi pertambangan batubara sedangkan penerimaan pertambangan lain masih belum optimal. Untuk kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sebanyak 338 ribu lebih SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak atau sebesar 106,19% dari target yaitu 318 ribu SPT Tahunan.
Pada tahun 2022 ini Direktorat Jenderal Pajak juga mencanangkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan capaian Kanwil DJP Aceh dalam Program Pengungkapan Sukarela untuk harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunan sebesar Rp838 Milyar lebih, dengan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp87,7 Milyar dari 1.828 Wajib Pajak.
Realisasi Penerimaan Negara Kanwil DJBC Aceh per tanggal 26 Desember 2022 sebesar 63,92 Milyar atau sebesar 150,49% dari target yang telah ditetapkan yang terdiri dari Bea Masuk sebesar 13,62 Milyar, Bea Keluar sebesar 48,23 Milyar dan Cukai sebesar 2,08 Milyar Rupiah. Hingga Desember 2022 Kanwil DJBC Aceh terdapat penambahan 1 PDPLB, dengan produk berupa PAO (Palm Acid Oil) dan telah menerbitkan sebanyak 22 Surat Keputusan atas Pembebasan Bea Masuk dan PDRI dalam rangka Hulu Migas Bumi.
Dari sisi pengawasan Kanwil DJBC Aceh berhasil melakukan 950 penindakan dan telah mengamankan 3,3 Juta batang rokok illegal dengan potensi kerugian negara sebesar 3,8 Milyar. Selain itu Kanwil DJBC Aceh juga berhasil melakukan penindakan terhadap upaya masuknya penyelundupan narkotika yang masuk ke Indonesia yang meliputi penindakan atas 1.408 kg Methampethamine, 335 ribu butir Ekstasi, 20 ribu butir Happy Five dan 61 ribu kg ganja. Dan telah berhasil menyalamatkan 69,2 juta jiwa generasi penerus bangsa. Pencapaian tersebut juga tidak lepas atas sinergi yang terus dibangun bersama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya.
Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sampai dengan bulan November 2022 yang berasal dari PNBP Aset, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang yang berhasil dihimpun oleh DJKN Aceh adalah sebesar Rp27,6 Milyar atau sebesar 132,32% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 20,8 Milyar. Kanwil DJKN Aceh juga berhasil melakukan pensertipikatan BMN berupa tanah sebanyak hampir 4 ribu bidang tanah atau mencapai 107,35% dari target yang ditetapkan sebesar 3,7 ribu bidang tanah. Untuk realisasi pokok lelang sebesar Rp145 Milyar atau 184,26% dari target Rp79 Milyar, dan penurunan outstanding Piutang Negara sebesar Rp3,8 Milyar atau mencapai 133,79% dari target sebesar Rp2,15 Milyar.
Selain itu, Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2022 menghadirkan Pojok SMV (Special Mission Vehicle) yang berisikan 6 dari 8 Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, diantaranya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE), dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Hadirnya Pojok SMV ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh sehingga nantinya dapat mengurangi ketergantungan Aceh terhadap dana transfer pusat.
Sedangkan Kanwil DJPb pada tahun ini berhasil melakukan realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp14,1 Trilyun atau sebesar 94,39% dari PAGU yang ditetapkan sebesar Rp15 Trilyun. Kontribusi realisasi belanja 5 K/L terbesar yaitu Kementerian Agama (20,43%), Kementerian Pupera (18,22%), Kemenhan RI (16,35%), Kepolisian RI (12,76%), Kemendikbud (10,85%) dan K/L lainnya (21,4%).
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM, pemerintah memiliki kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana setiap debitur KUR memperoleh subsidi bunga sehingga bunga atas pembiayaan KUR yang ditanggungnya hanya 6% per tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada Kanwil DJPb, jumlah pembiayaan KUR mencapai Rp2,85 triliun telah disalurkan kepada hampir 42 ribu pelaku UMKM. Sektor yang paling banyak memperoleh kucuran pembiayaan KUR adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Kemudian, disusul oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan.
