Banda Aceh – Aceh Monitor Com. Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) Junaidi Abdillah,SE,MM. Mengatakan seharusnya pemerintah daerah harus bersinergi dalam membangun rumah subsidi.
“Tapi tidak ada keberpihakan semua stakeholder, dari mulai perbankan (BUMN) dan pemerintah , yakni sulitnya perizinan dalam merealisasikan Program Sejuta Rumah ” jelas Junaidi Abdillah kepada Aceh Monitor Com. di sela – sela buka puasa bersama DPD Apersi Aceh di Hotel Kryriad Banda Aceh. Rabu 06/06$18.
Didampingi ketua DPD Apersi Aceh Afwal , Junaidi Abdillah menambahkan , minimnya dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengembang dalam program ini. Menurutnya, banyak Pemda yang masih mempersulit perizinan untuk membangun rumah MBR.
“Padahal pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan pemerintah (PP) nomor 64 tahun 2016. Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ” sebutnya.
Junaidi juga menyebutkan , kurang berpihaknya perbankan mengenai suku bunga kredit konstruksi untuk pengembang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang cenderung berada di angka 12-13%. Padahal, pengembang yang bergerak di luar MBR bisa mendapatkan kredit konstruksi dengan suku bunga satu digit.
“Kalau bunga diturunkan, maka produktivitas membangun rumah bisa lebih banyak,” jelasnya.
Selain itu , Junaidi Abdillah menjelaskan Apersi di tahun 2018 ini menargetkan membangun 200 ribu unit rumah bersubsidi.
“Pasokan terbesar untuk rumah subsidi masih berada di Jawa Barat sebesar 49 ribu, Banten 21 ribu dan Jawa Timur sebesar 11 ribu unit rumah MBR ” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut , Apersi Aceh selain buka puasa bersama , juga membagikan – bagikan takjil berbuka untuk masyarakat. (van)
