KABAR DARI ACEH

DPRK dan Pemko Banda Aceh Menandatanģani KUA -PPAS APBK Banda Aceh 2020

Banda Aceh – Aceh Monitor Com (AMC).  DPRK dan Pemko Banda Aceh menandatanģani Nota Kesepakatan KUA -PPAS APBK Banda Aceh tahun anggaran 2020, serta penyampaian penjelasan dan penyerahan secara resmi  R-KUA serta R- PPAS perubahan APBK Banda Aceh 2019.

Kegiatan berlangsung di gedung DPRK lantai empat , dalam rapat paripurna tersebut , dipimpin ketua DPRK Banda Aceh , Arif Fadillah , Selasa 30 Juli 2019.

Pada kesempatan itu , selain ketua DPRK , juga hadir Wali Kota Banda Aceh , Aminullah Usman , wakil ketua T. Hendra Budiansyah , Heri Julius , anggota DPRK serta SKPK.

Dalam sambutan ketua DPRK , Arif Fadillah , mengatakan ada dua agenda utama dalam rapat ini.

“Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemko dengan DPRK Banda Aceh , tentang kebijakan umum , prioritas plafon anggaran sementara APBK Banda Aceh 2020 ”

“Serta penyampaian penjelasan dan penyerahan secara resmi R- KUA dan R-PPAS perubahan APBK Banda Aceh tahun 2019 ” ungkap Arif Fadillah.

Ketua DPRK Banda Aceh , Arif Fadillah menambahkan , berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran Dewan dan TAPK Banda Aceh , telah disepakati , mengenai prioritas besaran plafon anggaran sementara APBK Banda Aceh  2020.

“Keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp1.229.881.053.355. Belanja daerah sebesar Rp1.232.081.053.355” ujar ketua DPRK

PPAS tersebut merupakan dokumen yang nantinya akan menjadi pedoman atau acuan untuk penyusunan anggaran bagi masing masing dinas, badan, dan kantor serta jajaran SKPK lainya.

Sementara itu , Wali Kota Banda Aceh , Aminullah Usman dalam sambuatanya menyebutkan,  APBD merupakan instrumen utama dalam upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, maka untuk itu perlu dilakukan upaya perbaikan secara terus menerus dalam rangka menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan APBK Tahun 2019, ada beberapa asumsi awal yang perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2019  yang berasal dari perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah ” kata Aminullah Usman.

Wali Kota melanjutkan , perubahan KUA-PPAS merupakan suatu kesatuan proses yang tidak terpisahkan dari rangkaian siklus anggaran. oleh karena itu, perubahan KUA-PPAS lebih merupakan penyesuaian akibat perkembangan berbagai aspek, sehingga perlu dilakukan perumusan kembali sesuai dengan perkembangan pelaksanaan anggaran daerah dalam tahun anggaran berjalan.

Kebijakan-kebijakan dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019, bobotnya lebih bersifat penyelarasan anggaran program dan kegiatan yang tercantum dalam kebijakan umum APBK 2019. Perubahan KUA-PPAS dimaknai lebih kepada penyesuaian atas perkembangan pelaksanaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran terhadap program-program prioritas seperti program lanjutan yang berkesinambungan, program mendasar yang sangat menyentuh kepentingan publik, program yang bersifat penyempurnaan dan program baru yang merupakan tindak lanjut dari capaian RPJMD Kota Banda Aceh “sebutnya

Setelah itu , dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan bersama , dimulai Wali Kota Banda Aceh , Amimullah Usman , dilanjukan wakil ketua DPRK Heri Julius dan T .Hendra Budiansyah dan terakhir , ketua DPRK Banda Aceh , Arif Fadillah. (van)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!