Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Ismawardi Anggota dewan komisi 2 bidang ekonomi dan keuangan kecewa dengan kinerja Pemerintah Kota.
Hampir semua Gampong dalam kota Banda Aceh hari ini tidak mampu melaksanakan geliat pembangunan, baik fisik maupun ekonomi dan juga ketahanan pangan. Hal ini disebabkan oleh lambatnya kinerja pemerintah kota dalam menyiapkan regulasi-regulasi turunan seperti Peraturan walikota (Perwal).
Lebih lanjut Ismawardi mengatakan ditambah lagi dengan kondisi keuangan kota yang tidak stabil, sehingga berefek kepada pembayaran gaji aparatur dan operasional pemerintah Gampong yang berasal dari pos ADG.(Alokasi Dana Gampong), Kolaborasi dari permasalahan ini disinyalir menjadi penyebab utama lambatnya proses pencairan dana bagi pemerintahan Gampong.
Tambahnya lagi kinerja buruk pemerintah kota ini (lelet) sangat berdampak pada pemerintahan Gampong, yang tidak mampu melaksanakan rencana pembangunan fisik, ekonomi menjadi macet, dan begitu banyak waktu yg terbuang percuma.
Bila pemerintah kota peka dengan kondisi lapangan hari ini, bagaimana masyarakat menjerit dengan hargaa-harga yang cenderung naik, inflasi pada angka 6,5 persen semua hal tersebut sangat membuat situasi kehidupan masyarakat semakin kacau dan semraut. Lanjut Anggota Fraksi PAN ini.
Pemerintah Kota yang punya kekuatan dan kekuasaan untuk hadir dan mengatasi persoalan tersebut, sama sekali sangat tidak mampu melaksanakan perannya dengan baik dan bijak. Ismawardi meminta kepada Mendagri untuk mengevaluasi kinerja Pj. Walikota Banda Aceh Bakri Sidiq.
Seharusnya Mendagri menugaskan orang yang cakap dalam memimpin, mengerti tentang Daerah dan paham mengenai kearifan Lokal serta tradisi daerah setempat untuk menjadi seorang Penjabat Kepala Daerah setingkat Pj. Walikota, kalau begini kualitas Pj. Walikota Banda Aceh terus terang saya KECEWA. Tutup Ismawardi politisi PAN Kota Banda Aceh ini.
