Banda Aceh – Aceh Monitor Com. Kakanwil DJPb Aceh , Syafriadi mengatakan Pandemi COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang dirasakan sejak Triwulan I 2020, yang mencatat (2,97), dan di Triwulan II (-5,32).
Hal itu dikatakan kakanwil DJPb Aceh saat Media Metting kinerja APBN dan TKDD dengan sejumlah awak media di Gedung A kantor setempat. Senin 07/09/20.
Pada kesempatan tersebut Kakanwil juga turut didampingi Kabid PPAI Ieng , Kabid PPA II Yusri dan kepala KPPN Banda Aceh , Herkwan.
Kakanwil menyebutkan mengatasi dampak pandemi COVID-19, dilakukan penyesuaian kebijakan Belanja Negara. Kebijakan tentang Belanja Negara antara lain berupa kebijakan penyesuaian dan refocusing belanja pada Kementerian Negara/Lembaga, perubahan prioritas penggunaan Dana Desa menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Selain itu, Pemerintah juga menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.
Ia membeberkan Total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mengalami penyesuaian. Di awal Tahun 2020, total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mencapai Rp51,9 triliun. Alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sebesar Rp14,74 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp37,16 triliun. Per September 2020, Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mengalami penyesuaian menjadi Rp46,6 triliun. Alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp12,97 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp33,66 triliun.
Selain itu Kakanwil menambahkan belanja Negara menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah, berupaya untuk mendorong percepatan realisasi belanja negara yang ada di Provinsi Aceh dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik.
“Sampai dengan 3 September 2020, total realisasi Belanja negara di Provinsi Aceh mencapai 72,6 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar 61,1 persen dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 77,0 persen,” ungkap Kakanwil DPJb Aceh Syafriadi.
Syafriadi menyebutkan agar terhindar dari resesi ekonomi kita berupaya agar triwulan III bisa lebih baik dari triwulan sebelumnya “Mitra kerja kita agar mempercepat kegiatan , pencairan dan juga penyaluran segera mungkin,” sebutnya.
Kakanwil DJPb Aceh Syafriadi juga optimis Indonesia bisa melewati itu semua “Insya Allah kita semua mengharapkan terhindar dari resesi ekonomi , dan itu diperlukan dukungan semua pihak dan seluruh kompenen bahu membahu agar tidak terjadi,” harap Kakanwil DJPb Aceh Syafriadi. (Van)
