KABAR DARI ACEH

Kesbangpol Aceh Gelar Diskusi Isu – Isu Aktual FGD Dengan Sejumlah Ormas

Banda Aceh – Aceh Monitor Com.
13 tahun silam , Peristiwa bersejarah tercipta untuk tanah Aceh, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk berdamai, setelah terlibat komflik 29 tahun yang banyak meregang korban jiwa, Perjanjian damai yang dicetus Wakil Presiden Yusuf Kalla. Ditandatangani di Helsinki Filandia, 15 Agustus 2005. Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamis Awaludin, sedangkan GAM mengutuskan Malik Mahmud Al Haytar untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tersebut.

Sejumlah kesepakatan diteken yang intinya GAM mencabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia, sedangkan Indonesia memberikan kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi. Indonesia juga sepakat untuk membebaskan tahanan GAM.

Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak dengan solusi yang damai menyeluruh dan berkelanjutan, para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan dan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Para pihak sangat yakin hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh.

Terkait diatas , melalui Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan Musmulyadi, S.Pd.I.MM dari Kesbangpol Aceh mengadakan diskusi terkait Isu-Isu Aktual FGD dengan sejumlah ormas dan kelompok strategis lainya, kamis (09/08/18) di Zakir Kopi Lampriet.

Diskusi ini mengambil Tema,” Menakar Butir-Butir MoU Helsinki dengan nara sumber Yarmen Dinamika.

Dalam Diskusi isu-isu Aktual FGD ini yang sangat menarik disampaikan oleh nara sumber Yarmen Dinamika adalah terkait Butir-Butir MoU Helsinki yang sampai ini belum ada kejelasan hukum terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Yarmen juga menambahkan, semestinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah diatur Butir-Butir tentang hak Aceh.

Menurut Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan, Musmulyadi, Kegiatan Diskusi ini diadakan kesbangpol Aceh, untuk menerima masukan dari berbagai Ormas dan Kelompok tentang isu-isu aktual dalam Butir-Butir MoU Helsinki, guna mendapat masukan untuk ditindak lanjuti oleh Pimpinan Kesbangpol Aceh.tegas Musmulyadi.(Pri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!