Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Aceh tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (23/4/2026).
Dalam forum tersebut, Mualem menyoroti pentingnya penanganan bencana hidrometeorologi dan pengentasan kemiskinan.
“Bantuan-bantuan yang diberikan selama ini, perkiraan kita sejauh ini hanya cukup untuk makan (bagi para korban bencana),” kata Mualem.
Ia berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan dukungan, terutama dalam penanganan dampak bencana di Aceh.
Menurutnya, keterlibatan TNI dan Polri selama ini cukup membantu, seperti pembangunan jembatan bailey di sejumlah wilayah terdampak.
Pernyataan gubernur tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut Mualem juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi masyarakat di daerah pedalaman.
“Dari berbagai laporan yang beliau terima, rakyat di sana masih sangat kesusahan dan perlu segera diberi perhatian,” ujar Nurlis.
Mualem menilai bencana yang terjadi turut berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Aceh.
“Kita harus berantas kemiskinan. Kita harus bekerja lebih keras lagi,” katanya.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Aceh tercatat sebesar 12,22 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,64 persen, dan pertumbuhan ekonomi 2,97 persen.
Pemerintah Aceh menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 9,0–10,60 persen, pengangguran turun ke 4,30–4,45 persen, serta pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 5,9 persen pada 2027.
Mualem juga menyampaikan tema pembangunan Aceh tahun 2027, yakni percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
Sebagai daerah rawan bencana, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 disebut harus mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Integrasi dokumen ini menjadi langkah strategis agar pembangunan tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam mitigasi risiko bencana,” ujarnya.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Aceh juga menetapkan 10 prioritas pembangunan, mulai dari penguatan syariat Islam, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk perwakilan Kementerian PUPR, BNPB, anggota DPR/DPD RI asal Aceh, serta kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Aceh.
