Redaksi.
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Mini Seminar yang diadakan di Gedung Keuangan Negara Kementerian Keuangan RI Banda Aceh, Rabu 24 Maret 2021 ini diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Syafriadi, yang dalam sambutannya menyampaikan Tahun 2020 dengan pandemi Covid-19, UMKM makin memiliki tantangan akibat pembatasan sosial yang membatasi gerak usaha mereka.
Pemerintah telah bergerak cepat dengan Program PEN, dalam rangka mendukung sisi supply dan demand indikator-indikator pertumbuhan ekonomi. Hampir 20 ribu UMKM di Aceh terdampak akibat Covid-19.
Syafriadi menambahkan melalui acara ini akan disampaikan apa dan bagaimana potensi akses bagi para pelaku usaha UMKM terhadap beberapa program pembiayaan pemerintah, yaitu KUR, Ultra Mikro (UMi) dan Dana Bergulir agar sektor Koperasi dan UMKM makin berkembang dan menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Aceh.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Helvizar Ibrahim menyampaikan Keynote Speech. Helvizar mengapresiasi acara mini seminar ini.
“Besar harapan kami semua bahwa program pembiayaan pemerintah ini dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh pelaku usaha-pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Aceh” imbuhnya.
Acara yang dihadiri oleh 23 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se-Aceh, Dewan UMKM, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan Bank (PNM dan Pegadaian) serta akademisi yang diwakili oleh Dekan FEB Universitas Syiah Kuala, Prof. Nasir Azis, dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang dimoderasi langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi. Diskusi menghadirkan narasumber dari OJK Perwakilan Provinsi Aceh yang menyampaikan bagaimana skema pembiayaan dan penyaluran yang ideal dengan melibatkan pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank di Aceh, dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan tentang kebijakan kredit program antara lain UMi dan KUR, dari LPDB-KUMKM yang menyampaikan informasi, mekanisme dan skema penyaluran dana bergulir kepada Koperasi dan UMKM serta dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang menyampaikan informasi, mekanisme dan skema penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada Debitur UMKM yang Non-Bankable.
Dalam diskusi ini terungkap bahwa di Aceh pembiayaan sektor konsumsi masih mendominasi, sementara pembiayaan sektor UMKM sendiri hanya mengambil porsi 27,7 persen dari total pembiayaan di Aceh. Bahkan program pembiayaan pemerintah sendiri seperti UMi baru termanfaatkan senilai Rp91,95 miliar dari total penyaluran nasional yang telah mencapai Rp11 triliun.
Tantangan bagi tumbuh kembangnya Koperasi dan UMKM di Aceh perlu disikapi secara kolektif dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu adanya pemetaan profil Koperasi dan UMKM serta dukungan semua pihak pada end-to-end support baik di hulu maupun hilir terhadap akses pembiayaan yang mudah, prosedur yang tidak berbelit-belit sehingga dapat cepat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan.
Di akhir diskusi,
Dekan FEB USK, Nasir Azis menyampaikan closing statement bahwa salah satu fungsi keberhasilan sebuah kegiatan adalah fungsi koordinasi. Untuk itu dengan niat yang baik, tindakan yang konkrit dan koordinasi yang selaras serta dikerjakan bersama-sama oleh institusi pusat dan daerah maka akan memberikan dampak kebaikan yang lebih besar.
