Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor com Berbagai desakan atas pencopotan Kadisdik Aceh terus di suarakan, termasuk aksi dari Pelajar Islam Indonesia PII Aceh (Rabu 2 November 2022). Kepemimpinan Al Hudri sebagai kepala dinas pendidikan Aceh terbukti berkinerja buruk dalam mengurusi pendidikan Aceh.
Hal itu juga di sampaikan Polem Muda Ahmad Yani atau yang akrab di sapa Polem selaku Ketum DPP Forum Komunikasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA). Menurut Polem, praktek kebijakan kadisdik Aceh terbukti gagal dan tidak mampu mendongkrak mutu pendidikan Aceh, tidak mampu mensejahterakan guru dengan anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya dan banyak anggaran di habiskan secara ugal-ugalan pada proyek fisik seperti pembelian mobil dinas, proyek wastafel, pembangunan Gedung dan berbagai ruangan baru, termasuk UKS yang tidak sesuai dengan skalan kebutuhan lainnya yang lebih mendesak.
Praktek anggaran ugal-ugalan ke fisik sehingga di LAKIP Disdik Aceh tidak ada kebijakan anggaran apapun untuk perbaikan mutu kelulusan siswa yang lebih terpuruk, sehingga siswa-siswi Aceh kalah bersaing dengan daerah provinsi lainnya di Indonesia.
Inilah akibat yang harus di pikul rakyat Aceh atas kesalahan Nova Iriansyah menempatkan kadisdik Aceh yang tidak paham pendidikan dan tidak memilki reputasi dan rekam jejak keahlian untuk mengurusi pendidikan Aceh, terang Polem yang juga ketua Mantan Ketua Umum DPP Forkab Aceh.
Di tambahkan Polem, dalam rilis yang di kirimnya tersebut memberikan keterangan bahwa Kadis pendidikan Aceh yang sekarang ini merupakan produk gagal dari kadis Sosial Aceh yang berkinerja buruk serta sarat masalah,
Sehingga malah aneh kembali diberikan jabatan yang tidak sesuai keahlianya untuk mengurusi pendidikan Aceh, cetus Polem.
Oleh karenanya, Ketum FKPPA ini menilai jika penempatan kadisdik Aceh memang tidak masuk akal sehat dan cenderung dipaksakan kepentingannya sehingga mengakibatkan capain skor mutu kelulusan siswa Aceh di tahun 2020, 2021 dan 2022 Seleksi Bersama masuk perguruan Tinggi (SBMPTN/UTBK) terus terpuruk di peringkat bawah ututan ke 26 dan 27 di bawah provinsi Papua dari 33 provinsi di Indonesia, jelas Polem.
Maka oleh sebab itu, tidak ada opsi terbaik yang harus di ambil Pj Gubenur Aceh Ahmad Marzuki selain segera mencopot dan menganti kadisdik Aceh ini dengan orang yang ahli dan mumpuni sesuai rekam jejak yang dimilikinya, serta memiliki komitmen dan integritas yang bagus mengurusi pendidikan Aceh. Ini waktunya Pj Gubenur Aceh menyingkirkan semua pejabat yang bermasalah dan yang bekinerja buruk warisan peninggalan rezim Nova Iriansyah agar pendidikan Aceh menaruh harapan dan optimis, tutup Polem.
