PEMKO BANDA ACEH

Wali Kota Paparkan Keberhasilan pada Sidang Paripurna HUT Kota Banda Aceh ke-814

Banda Aceh – Aceh Monitor Com (AMC).  Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE Ak MM menyampaikan sejumlah keberhasilan dari program-program Pemerintah Kota Banda Aceh dihadapan pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh pada sidang paripurna istimewa HUT Kota Banda Aceh ke-814, Senin (22/4/2019) di gedung baru DPRK Banda Aceh.

22 April 2019 bertepatan dengan 814 tahun usia kota Banda Aceh. Momentum ini kemudian bertepatan dengan usia kepemimpinan Amin-Zainal di angka 21 bulan.

Meski belum menginjak dua tahun usia kepemimpinannya, Amin-Zainal telah bekerja keras dan menunjukkan sejumlah kemajuan yang dicapai. Tetapi disaat yang sama, Wali Kota juga menyadari ada hal-hal yang perlu terus ditangani dengan baik, sehingga memperoleh hasil yang diinginkan bersama kedepannya.

Mengenakan baju kebesaran Aceh (Bajee Linto), Wali Kota berkali-kali mendapatkan applaus dari hadirin yang menghadiri sidang istimewa saat menyampaikan sejumlah capaian pembangunan kota.

Di sektor pariwisata, Pemko telah berupaya maksimal mempromosikan kota ini, baik dengan mengundang investor maupun dengan menggelar berbagai kegiatan yang menarik minat kunjungan wisatawan. Upaya tersebut dinilai telah membuat sektor ekonomi menjadi sangat dinamis, mengalami peningkatan dengan menempatkan sektor pariwisata, perdagangan, hotel dan restoran sebagai unggulan kota.

“Selama hampir dua tahun, Pemerintah Kota terus berupaya melakukan intervensi melalui peningkatan belanja modal sehingga dapat meciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini kemudian bermuara kepada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan transaksi jasa, serta peningkatan pendapatan masyarakat yang akhirnya menurunkan angka kemiskinan,” ungkap Wali Kota.

Kata Aminullah, sisi positif dari implementasi sejumlah program tersebut, mulai terlihat keberhasilannya. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan peningkatan, dari sebelumnya 83.73 menjadi pada 83.95 pada tahun 2017. Demikian juga angka harapan hidup, meningkat dari 70.92 tahun menjadi 70.96 tahun. Angka pengangguran terbuka juga menurun, dari 7.75% pada tahun 2017 menjadi 7.29% pada tahun 2018. Penurunan juga terlihat pada persentasi penduduk miskin, yaitu 7.44% pada tahun 2017 menjadi 7.25% pada tahun 2018. Hal yang juga terlihat positif adalah laju inflasi. Pada tahun 2017 laju inflasi berada pada angka 4.86%, dan turun secara signifikan pada 2018 yaitu 1,93%.

“Beberapa angka yang Saya mungkin ada yang tidak terlalu signifikan perubahannya. Namun, dari apa yang sudah dicapai selama 21 bulan memimpin, kami telah belajar dari kekurangan-kekurangan dan merancang pendekatan yang lebih tepat agar angka-angka pertumbuhan di berbagai sektor semakin tinggi di masa yang akan datang,” kata Wali Kota.

Di sektor pemberdayaan masyarakat, pembentukan lembaga keuangan mikro PT Mahirah Muamalah adalah salah satu tonggak penting. Lembaga ini adalah untuk mendukung pembiayaan, penguatan kapasitas modal usaha masyarakat, dan memperluas jaringan atau kesempatan kerja sehingga masyarakat Banda Aceh terbebas dari praktek riba dan jeratan rentenir.

Sejak diresmikan April 2018 sampai dengan Maret 2019, PT Mahirah memiliki 3.000 nasabah dari berbagai kalangan terutama pedagang kecil menengah, pengusaha, dan industri rumah tangga, kelompok ekonomi perempuan, bisnis ekonomi masyarakat perseorangan, termasuk pegawai yang ada di Banda Aceh.

Kata Wali Kota, PT Mahirah memiliki sejumlah produk, sekaligus juga menyediakan program pembiayaan untuk UKM dalam bentuk modal usaha. “Pembiayaan yang sudah disalurkan sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 1000 nasabah. Pembiayaan ini akan diusahakan untuk terus ditambah agar bisa meng-cover semua nasabah yang membutuhkan pembiayaan,”ungkapnya.

Selain itu, Wali Kota juga memaparkan capain-capaian disektor lainnya, seperti sektor sosial kemasyarakatan, dimana Pemko yang memberikan pelayanan dalam bentuk rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin di Kota Banda Aceh.

Peningkatan pelayanan air bersih juga menjadi perhatian pemerintahan Amin-Zainal sejak dilantik Juli 2017 lalu. Kata Aminullah, di tahun 2018 jumlah sambungan pelanggan aktif PDAM Tirta Daroy mencapai 47.788 sambungan rumah atau terjadi peningkatan sebesar 2.288 sambungan rumah dibanding data jumlah sambungan pelanggan tahun 2017 sebanyak 45.500 sambungan rumah. Adapun untuk Cakupan Pelayanan pada tahun 2018 sudah pada angka 94,27% (berdasarkan laporan audit kinerja), dengan jumlah penduduk terlayani mencapai 230.460 jiwa dari jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2018 sebanyak 244.463 jiwa.

“Sisa yang belum tercapai, yaitu 5,73%, agar menuju ke 100% diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019 ini,” harap Aminullah.

Pada akhir tahun 2017 dan sepanjang tahun 2018, PDAM mengidentifikasi permasalahan sumber air baku yang pasang surut dan bendungan karet Krueng Aceh yang mengalami kerusakan sehingga air keruh saat hujan, yang berakibat turunnya kualitas produksi. Pada musim kemarau,  rusaknya bendungan karet Krueng Aceh mengakibatkan level muka air sungai menurun drastic. Akibatnya, debit air baku tidak banyak yang dapat dimanfaatkan. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingkat kehilangan air di tahun 2018 yang mencapai 37,43%.

“Sebagai solusi, kami akan membangun SPAM Krueng Geupe, Leupung sebagai alternatif sumber air baku, menambah Instalasi Pengolahan Air yang baru dengan sumber dana APBN 2020, dan mengembangkan Program Kemitraan Solidaritas Perpamsi di bidang penanggulanan kehilangan air bekerjasama dengan PT. Adhya Tirta Batam (ATB) Batam,” ungkap Aminullah.

Metode ini kemudian berhasilkan menurunkan tingkat kehilangan air melalui pembangunan DMA pilot project di Darussalam (1.600 sambungan langsung) dan akan dilanjutkan untuk DMA-DMA lainnya di Kota Banda Aceh.

Untuk mengatasi kehilangan air, PDAM Tirta Daroy saat ini dalam tahap penyusunan dan pembahasan Pra-FS (studi kelayakan) untuk program kerjasama investasi berbasis kinerja B to B dengan PT Adaro Tirta Mandiri. Juga direncanakan pembangunan Reservoir dan Booster Pump di kawasan Taman Sari dengan Otsus 2019.

“Tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan air bersih di kawasan ujung pelayanan teknis seperti Kecamatan Meuraxa, Kuta Raja, Jaya Baru dan sebagian Kecamatan Baiturahman. Proyek ini akan menghasilkan jumlah sambungan 12.484 sambungan langsung dengan jumlah penduduk terlayani mencapai 81.763 jiwa,” ujar Aminullah.

Kegiatan lain adalah pemasangan pipa induk diameter 355 mm berjarak 3,6 Km melalui sumber dana Otsus 2020 di sepanjang Jl. Prof. Ali Hasyimi dan Jl. T. Nyak Makam. Saat selesai nanti, maka pelayanan air dikawasan Kecamatan Ulee Kareng, Beurawe, Lampineung hingga kawasan Lamgugop akan maksimal.

Dengan rencana tersebut, maka pada tahun 2019, diharapkan dapat dibangun 2.500 sambungan langsung untuk 100% masyarakat terakses air minum.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penanganan kawasan kumuh di Kota Banda Aceh pada 40 gampong melalui penataan pemukiman dan bantaran sungai dengan anggaran Rp 39.119.643.476, yang bersumber dari APBN dan APBA.

Dari tahun 2017 sampai dengan 2018 kawasan kumuh yg sudah selesai tertangani sebesar 517.14 Hektar. Sisa 20,05 hektar akan ditangani sepenuhnya pada tahun 2019.

“Bagian dari program Kota Tanpa Kumuh adalah adalah revitalisasi kawasan Krueng Daroy. Alhamdulillah menunjukkan kemajuan yang luar biasa,” ujarnya.

Lanjut Wali Kota, selesainya pembangunan tahap I berupa pedestrian (jalur pejalan kaki), menjadi icon baru masyarakat Banda Aceh, yang dalam waktu dekat juga diharapkan memberikan dampak ekonomi. Dengan dukungan dana APBN, Pemerintah Kota berharap dapat meneruskan tahap II dan III revitalisasi pada tahun 2019 ini dan juga pada tahun depan. Selain itu kota ini juga sedang menata bantaran Krueng Aceh di kawasan Peunayong sejak tahun 2018 dan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, dan nantinya kawasan tersebut akan menjadi “River Walk Culiner” (wisata kuliner pinggir sungai).

Diakhir sambutannya, Aminullah juga memaparkan sejumlah prestasi yang diraih dalam dua tahun terakhir dimana telah mendapat sekitar 20 penghargaan sejak Agustus 2017 sampai dengan Desember 2018. Penghargaan itu diantaranya, Wali Kota Entrepreneur Award dari Kementerian Koperasi dan UKM pada Desember 2018. Kemudian pada November 2018, Banda Aceh meraih Peringkat I Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK-RI, Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Katagori Sangat Baik dari Kemen PAN-RB RI, Anugerah Pesona Indonesia (API) kategori Wisata Halal Terpopuler dari Kementerian Pariwisata RI, dan Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Banda Aceh juga meraih Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh dari Pemerintah Aceh, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2017 dari Kemendagri RI, IKAPI AWARD kategori Social Achievement dari Ikawapi, dan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI. (Rel)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!