KABAR DARI ACEH

Walikota Serahkan R-KUA dan R- PPAS APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 Kepada DPRK

Banda Aceh – Aceh Monitor Com (AMC). Ketua DPRK Banda Aceh , Arif Fadillah membuka sekaligus memimpin rapat paripurna penyampaain penjelasan dan penyerahan secara resmi R-KUA dan R- PPAS APBK Banda Aceh tahun anggaran 2020.

Rapat diikuti walikota Banda Aceh , Aminullah Usman , wakil ketua DPRK T.Hendra Budiansyah , Heri Julius , anggota DPRK serta seluruh SKPK yang  berlangsung di gedung baru lantai empat gedung tersebut , Rabu 24 juli 2019.

Pada kesempatan itu , ketua DPRK Banda Aceh , Arif Fadillah dalam sambutanya mengatakan , pembahasan R-KUA dan R- PPAS tahun anggaran 2020 , merupakan momen atau kesempatan terakhir yang dapat dipersembahkan oleh anggota DPRK Banda Aceh masa jabatan 2014 – 2019.

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangya bidang pengangaran , khususnya terkait dengan pembahasan R-KUA dan R- PPAS ” tambah ketua DPRK.

“Kita berharap semoga hal tersebut , menjadi karya terbaik yang dapat dipersembahkan anggota DPRK Banda Aceh masa jabatan tahun 2014 – 2019 “ujar Arif Fadillah.

Arif Fadillah menyebutkan , kinerja anggaran yang optimal tentunya akan menuntut peran aktif dan partisipatif dari DPRK . Sejalan dengan hal tersebut , pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusuan APBK.

“Mulai dari penyusunan dan penyampaian R-KUA dan R- PPAS oleh eksekutif kepada legislatif , untuk dibahas dan disepakati bersama ”

“Selanjutnya kedua dokumen anggaran yang telah disepakati bersama , akan menjadi dasar bagi eksekutif untuk menyusun , menyampaikan dan membahas R- APBK tahun anggaran 2020 ” sebut Arif Fadillah.

Sementara itu , Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyampaikan , Rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) melalui Musrenbang Kota Banda Aceh.

“Diharapkan terdapat keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan penganggaran “ungkap wali kota.

Walikota melanjutkan , rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS Tahun 2020 ini, sebelumnya telah dilakukan pembahasan awal di tingkat TAPD.

“Pembahasan awal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga dalam menetapkan program pembangunan didasarkan kepada program pembangunan yang menjadi skala prioritas dan punya dampak kepada masyarakat”ujar Aminullah Usman.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk dapat menelaah, membahas, dan memberikan koreksi serta kontribusi dalam rangka kesempurnaan Rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS Kota Banda Aceh TA. 2020,”  tutup Aminullah Usman. (van)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!