Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor com Ketua Umum Forum Komunikasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA), Polem Muda Ahmad Yani ikut menanggapi atas berbagai kritikan yang mendesak Mendagri untuk mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Aceh dalam masa waktu 100 hari kerja. Menurut Polem Muda, semua pihak harusnya memberikan penilaian objektif dan proporsional kepada Ahmad Marzuki yang baru saja menjabat, apalagi jika harus memperbandingkan dengan kinerja Gubernur sebelumnya Nova Iriansyah.
Ditambahkan ketum FKPPA, gaya kepemimpinan dan kinerja Ahmad Marzuki nanti bakal berbeda jauh jika di bandingkan dari kegagalan Gubernur Nova Iriansyah yang minim prestasinya dan gagal di segala sektor pembangunan.
Di tambahkan Polem Muda kepemimpinan Nova terbukti gagal total dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh, batalnya proyek investasi Uni Emirat Arab (UEA) di pulau banyak Aceh Singkil, terpuruknya mutu pendidikan Aceh, serta kegagalan mengeksekusi pembebasan lahan berbagai proyek strategis nasional di Aceh seperti kegagalan pembangunan waduk Tiro di kabupaten Pidie. cetusnya.
Untuk itu jika dicermati 100 hari kinerja Pj Gubenur, maka tidak adil jika ada yang meminta mendagri mencopot Pj Gubenur Aceh karena gagal membangun Aceh dalam masa 100 kerja.
“Kritikan sepihak ini sangat premature dan harusnya mereka bisa memberikan kesempatan waktu agar Pj Gubernur Aceh untuk bekerja dalam waktu setahun atau akhir masa jabatannya, barulah kita bisa memberikan penilaian secara objektif untuk menyimpulkan gagal atau tidaknya,” Pungkas Polem,” Selasa 18/10/22.
Dalam rilis yang di sampaikan, Polem juga ikut merinci secara fair apa yang telah dilakukan Pj Gubenur dalam waktu 100 hari kerja, misalnya terdapat banyak capaian yang membawa dampak positif melalui berbagai kunjungan Ahmad Marzuki ke sejumlah kementerian di Jakarta, termasuk menemui Presiden Joko Widodo di istana negara yang memintanya pemerintah Pusat memberikan intervensi khusus untuk percepatan pembangunan di Aceh.
Ditambahkan Polem, selama 100 hari kerja, Pj Gubernur dinilai cukup berhasil melobi kemenhub untuk membuka jalur penerbangan Internasional melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) yang sebelumnya telah ditutup masa pandemi Covid-19. Begitu juga dengan penyelesaian pembebasan lahan Waduk Keureutoe dan Waduk Tiro yang akan segera di tuntaskan untuk kembali melanjutkan Waduk Tiro agar kembali dimasukan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh.
“Yang perlu di ketahui, berlarutnya pembebasan lahan pada pembangunan Jembatan Pango dan ruas jalannya yang tidak selesai masa Nova sebagai dampak atas buruknya kinerja Nova saat menjabat sehingga banyak persoalan yang ditinggalkan,” pungkasnya.
Untuk itu, Ketum FKPPA menilai kinerja PJ Gubenur Aceh sangat jauh lebih baik daeri rezim Nova Iriansyah yang dinilai gagal dalam segala sektor pembangunan di Aceh. Diperlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan banyak problem pembangunan di Aceh, seperti persoalan stunting, UMKM, dan jalannya investasi pada skala besar di Aceh. Konteks ini diperlukan waktu yang cukup bagi Pj Gubernur Aceh untuk sejumlah program pembangunan demi kemajuan Aceh, tutup Polem Muda yang juga ketua Tim Pemenangan Ganjaris Perwakilan Provinsi Aceh.
