KABAR DARI ACEH

DPP SIGAP Aceh Nilai Kritikan Ombusdman Offside dan Tendensius

Banda Aceh – Aceh Monitor Com. Beberapa kritikan ketua perwakilan Ombudsmand RI Aceh Dr. Taqwadin , DPP SIGAP Aceh menilai sangat subjektif yang telah menghakimi kebijakan pemerintah secara tentensius, terkesan non proporsional, dan menunjukan kualitas leadership rendah serta jauh dari professionalime kelembagaan.

Muchti selaku sekjen DPP Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) menyangkan kritikan Ombusman Aceh di luar tupoksi kerja instansinya untuk mengukur tingkat ketepatan kebijakan pemerintah dalam pembelian pesawat N219.

“Sudahlah, kita tahu dapurnya ombudsman RI Aceh dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kita harap Taqwadin bisa memberikan contoh professionalitas kerja yang mengedukasi publik,” sebutnya , Jumat 13/12/19.

“Sah saja mengkritisi, tapi jangan offside dan diluar tupoksi. Kalau mengkritisi banyak aspek pelayanan pemerintah yang bermasalah, kita support. Tapi ini sangat tentensius seakan ada interest persoalan yang terus untuk memprovokasi di FB dan medsos. Itu sangat tidak etis dan duluar kepatutan”, tambah Muchti.

Sebagai lembaga yang independent dan terpercaya, masyarakat mengharapkan ombudsman perlu menjaga tupoksi pelayanan terbaik dengan mengadvokasi laporan masyarakat secara tuntas dan mampu menjaga marwah dan kredibilitas kelembagaan.

Seputar tupoksi kerja ombudsman RI di Aceh, ada banyak aspek yang harus disorot yang tidak cawe-cawe dan malah terkesan politis.

“Itu sangat tidak pantas dan apabila terus dilakukan maka marwah kelembagaan dipertaruhkan dan instansi tersebut bakal jauh daria dukungan masyarakat luas,” ungkapnya.

Kita ingatkan Dr.Taqwadin kalau mau jadi oposan kita sarankan keluar dan pilih jalur partai atau masuk saja di LSM biar kita sama-sama kritisi kebijakan pemerintah secara leluasa. Artinya jangan bermanuver diluar kepantasan tambah Muchti.

Menanggapi pertanyataan awak media sikap dan posisi LSM SiGAP menanggapi kebijakan pemerintah Aceh mengenai pembelian pesawat N219, muchti menjelaskan itu jelas ada pro dan kontra, tergantung perspektif dan subjektif kita dalam menilai ada yang setuju dan tidak.

“Tapi masalah pembelian pesawat kita mengajak semua pihak mengkaji ini secara akademis dan tidak ada interest politik. Tentu pemerintah telah lelalui proses panjang dan melakukan kajian secara mendalam kebijakanya ini seperti apa.

Artinya menurut Sekjen SiGAP, kebijakan pembelian pesawat ini bukan kebijakan serampangan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah, bahkan melanjukan usulan dari kebijakan Irwandi Yusuf sebelumnya. Jadi menurut kita, itu kebijakan yang telah berproses lama dan dibahas bersama DPRA semenjak sebelumnya.

“Jadi SIGAP malah melihat masalah ini secara proporsional dan tidak masuk ranah interest politik. Kita akan ikut mendukung kebijakan tersebut , malah aneh jika sampai goyah dan merubah kebijakan akibat adanya kritikan ,” tutup Muchti. (Ril)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!