Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Dalam realisasi APBK Tahun Anggaran 2021, Fraksi Partai Gerindra masih menemukan berbagai kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh pemko dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan terjadinya utang hingga mencapai Rp. 158,7 Milyar, demikian disampaikan Ramza dalam laporan Fraksi tentang Pertanggung Jawaban APBK 2021 yang dilaksanakan selasa malam 28 Juni 2022.
Fraksi partai Gerindra sangat menyesali atas keputusan TAPK terhadap Perwal APBK-P tahun 2021, “menurut pandangan kami keputusan tersebut diambil tanpa alasan yang jelas, saat itu hubungan legislative dan executive masih berjalan baik-baik saja, tidak ada perselisihan apapun yang terjadi. Kami sangat menyayangkan justru tanpa ada pembahasan sedikitpun dengan banggar, langsung ditetapkan dengan Perwal secara sepihak”, lanjutnya.
Fraksi Partai Gerindra juga sangat menyayangkan dalam Perwal APBK-P, menaikkan target PAD yang sangat tinggi disaat kondisi perekonomian belum stabil, sehingga kenyataan yang didapatkan target PAD tidak tercapai. Menurut hemat kami sangatlah tidak realistis menaikkan target PAD di kwartal terakhir yang sudah tergambarkan besaran realisasi capaian PAD saat itu, sambungnya lagi.
Ramza melanjutkan, semua persoalan utang tahun anggaran 2021, terjadi akibat tidak tercapainya target PAD seperti yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 327 M, sedangkan terealisasi hanya sebesar 224 M atau 66 %, sementara belanja modal, barang dan jasa terus dilaksanakan tanpa menyesuaikan dengan realisasi pendapatan, yang akhirnya menyebabkan terjadinya utang yang sangat besar. Namun bila pembahasan APBK-P 2021 dibahas bersama dengan dewan, kami yakin tidak akan timbul utang yang sangat besar tersebut, karena pada saat itu seharusnya segera menghentikan berbagai program-progam kegiatan, bukannya menaikkan target PAD yang tidak realistis.
Fraksi Partai Gerindra sangat memahami bahwa persoalan covid-19 yang terjadi di tahun anggaran 2020 hingga tahun 2021 menyebabkan turunnya realisasi PAD, namun pada tahun anggaran 2021 telah banyak program kegiatan belanja yang dihentikan, kami memastikan dengan kebijakan memotong anggaran belanja telah selesai persoalan defisit anggaran akibat covid-19. Oleh karena itu kami berkesimpulan persoalan hutang ini terjadi akibat kesalahan TAPK dengan menetapkan Perwal APBK-P tahun anggaran 2021.
Bila saat itu pengelolaan keuangan dilakukan dengan sangat hati-hati pasti tidak akan terjadi seperti yang kita alami saat ini, karena semua daerah terdampak covid-19, namun tidak menimbulkan utang. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra mengingatkan kepada walikota dan TAPK, agar semua kesalahan yang terjadi di tahun anggaran 2021 jangan sampai terulang kembali ditahun-tahun selanjutnya, jadikanlah semuanya ini sebagai pengalaman yang sangat berharga, demi kemajuan-kemajuan kita dimasa yang akan datang, demikian disampaikan Ramza Harli, yang juga sebagai ketua Pansus Hutang.
Untuk mengatasi persoalan utang ini, Fraksi Partai Gerindra berharap agar pemerintah kota dapat menggali berbagai potensi-potensi PAD dan menjaga segala kemungkinan kebocoran dan manipulasi PAD yang salah satunya dengan penerapan sistem elektronik yang telah banyak dilakukan oleh daerah-daerah lainnya.
Ramza menyarankan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan asset-asset daerah agar produktif sehingga mendatangkan PAD yang maksimal.
“Kami minta agar SKPK pengelola PAD memiliki kreatifitas dan inovasi dalam memaksimalkan potensi-potensi PAD”, ungkapnya.
Selain itu juga harus dilakukan evaluasi internal terhadap petugas dilapangan yang mengelola PAD guna mencegah kebocoran PAD yang disinyalir terjadi dalam pengelolaan PAD selama ini, pintanya.
Persoalan PAD ini harus dikelola dengan serius karena bagaimanapun juga pendapatan asli daerah ini sangat kita butuhkan sebagai modal untuk pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan seluruh warga kota kita yang tercinta ini.
Fraksi Partai Gerindra meminta kepada walikota melalui TAPK, agar mengevaluasi kembali anggaran-anggaran yang tidak bermanfaat pada biaya operasional pemerintahan, agar lebih cermat dan teliti dalam menganggarkan belanja pengadaan kebutuhan operasional SKPK sehingga tidak mubazir dan sia-sia.
“Kami mengajak seluruh stake holder di pemko Banda Aceh marilah mulai saat ini kita harus menggunakan anggaran seefisien mungkin, bagaimanapun juga untuk memajukan daerah, belanja publik untuk pembangunan harus lebih besar dari biaya operasional pemerintahan”, demikian disampaikan Ramza dengan tegas dalam sidang paripurna yang digelar selasa malam, dihadiri oleh walikota, wakil walikota, pimpinan dan anggota dprk, sekda, unsur forkopimda, para SKPK, dan tamu undangan lainnya.
