KABAR DARI ACEH

Inaker Aceh Dukung Penuh Budi Arie Setiadi

Banda Aceh – Aceh Monitor Com. Presiden Ir.H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin melantik Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada Jumat, 25 Oktober 2019.

“Dalam kabinet Indonesia Maju. Sudah sangat tepat dalam membantu Bapak Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam meningkatkan pemberdayaan Desa untuk lebih maju, berkembang untuk kedepan serta mengontrol efisiensi dan efektifitas kerja terhadap Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), “sebut ketua Inaker Aceh , Usdianto , Sabtu 02/11/19.

“Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP),Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG) dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD), berbasis kinerja yaitu target pengembangan Desa mandiri maju dan sejahtera bisa tercapai, ” tambahnya.

Menurutnya pengurus Inaker Aceh, sosok Budi Arie Setiadi sebagai Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), organisasi relawan pendukung Jokowi. Dengan profil sebagai aktivis sosial, politikus, dan pengusaha. Sebagai aktivis, Budi Arie memiliki kiprah cukup panjang sejak kuliah di Universitas Indonesia.

“Ia pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI 1994-1995. Budi Arie juga aktif mendirikan Forum Studi Mahasiswa dan Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM) UI. di bidang pers,  juga aktif dengan menjabat sebagai redaktur pelaksana Majalah Suara Mahasiswa UI pada 1993-1994, ” ungkapnya.

Ia juga merupakan Ketua ILUNI UI Jakarta pada 1998-2001, mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI). Saat reformasi bergejolak pada 1998, Budi Arie juga menginisiasi surat kabar kritis, Bergerak. Ia mengelola mingguan Media Indonesia pada 1994-1996. Selanjutnya, ia juga ikut dalam pendirian Mingguan Ekonomi Kontan. Budi Arie menjadi jurnalis Kontan sejak 1996 hingga 2001.

“Dengan segudang pengalaman kami yakin kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan bisa memujudkan program-program yang berlian dalam dalam mewujudkan tata kelola dana desa harus segera dimanfaatkan dan digunakan untuk membangun desa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena kita semua sepakat bahwa negara harus mulai juga dibangun dari pinggiran, dan itu berarti kita membangun mulai dari desa, akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntanbilitas penyelenggaraan ataupun akuntanbilitas publik pemerintahan desa,” ucap Usdianto.

Berkaitan dengan Deklarasi dukungan untuk Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua INAKER Aceh menyatakan sudah melakukan konfirmasi via WhatsApp dengan Bapak Wamendes. Maka untuk dengan ini kami menyampaikan beberapa harapan yakni , pengelolaan Dana Desa di Aceh sangat tinggi penyelewangan baik di lakukan dengan kesegajaan ataupun keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa . Kalau kami lihat dan observasi di lapangan persoalan yang banyak terjadi adalah ketidaksiapan SDM Aparatur Desa, untuk kedepan Bapak bisa memberi solusi kepada persoalan tersebut dengan membuat regulasi khusus penanganan persoalan Quo Vadis pengelolaan dana desa di Aceh , mengarahkan SATKER P3MD di Aceh untuk secara aktif melakukan kegiatan TOT Dan pelatihan aparatur desa berbasis kebutuhan.

Provinsi Aceh kondisi kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP),Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG) dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD) . Secara umum kinerja mereka tidak melaksanakan tugas secara tupoksi , banyak kita lihat desa-desa di Aceh dengan dana desa yang berlimpah ekonomi masyarakat masih melarat, infrastruktur di bangun asal-asalan dan Gampong kumuh dan kotor, karena pada rancangan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak di lakukan pendampingan yang baik untuk di arahkan RPJM berbasis kebutuhan bukan kepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut kami berharap semua pendamping desa di semua tingkatan harus di Audit kinerja minimal setiap 3 bulan sekali terhadap capaian target kerja di lapangan oleh tim independen yang di bentuk khusus oleh Kementerian.

Dana Desa yang tersalurkan lewat pemerintah kabupaten/kota rawan dijadikan lahan korupsi. Selain itu dana itu rawan disalahgunakan oleh pihak kabupaten untuk pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran dan tidak menaungi pembangunan desa itu sendiri. Maka untuk itu kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bisa menyalurkan dana itu ke desa secara langsung, yang proses di adminnistrasi di control oleh pendamping khusus yang di bentuk. (Ril)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!