KABAR DARI ACEH

Ketua Fraksi PA : DPR Aceh Siap Buat Qanun Ketenagakerjaan di Aceh

Banda Aceh – Aceh Monitor Com (AMC). Ketua Fraksi Partai Aceh DPR Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh siap membuat aturan khusus mengenai ketenagakerjaan di Aceh melalui qanun. “Siapkan drafnya dan sampaikan ke kami’.

Hal ini diungkapkan Iskandar Usman Al Farlaky di gedung DPR Aceh, Senin (26/8/2019) ketika menerima Seratusan buruh Aceh bersama mahasiswa yang berunjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pengunjuk rasa menyatakan sikap menolak keras wacana revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diusulkan Asosiasi Pengusaha.

Dihadapan para buruh, Iskandar didampingi Kasubbag Humas Sekretariat DPR Aceh, Mawardi Adami, S. Ag serta beberapa staf Setwan DPR Aceh, berjanji, DPRA dalam waktu dekat akan membuat rekomendasi mengenai tuntutan itu untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

“Kita DPRA juga akan membuat rekomendasi untuk disampaikan ke DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta “, tandas Iskandar Usman, seraya meminta kepada para buruh di Aceh mempersiapkan draf qanun tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti.

Di Indonesia, kata Iskandar, buruh merupakan kelas masyarakat utama di nusantara. Karena itu tidak boleh dinomor duakan. Pemilik modal juga diminta jangan mengabaikan hak-hak buruh dengan mendukung revisi UU tersebut.

“Tidak boleh dinomor duakan, pemilik modal jangan semena-mena mendukung revisi UU, tapi mengabaikan kepentingan buruh yang sangat banyak di Indonesia,” tegas Iskandar.

Massa pengunjuk rasa yang tiba di gedung DPRA dengan membawa spanduk berbagai ukuran dengan pesan-pesan khusus menolak revisi, menilai revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diusulkan Asosiasi Pengusaha itu, sangat merugikan buruh di Indonesia. Terdapat 16 butir dalam draf perubahan itu yang dilihat merendahkan buruh.

“Revisi UU ini mengembalikan kita jaman jahiliyah, buruh akan menjadi budak. Seharusnya di zaman demokrasi semakin maju, bukan malah dibuat mundur,” tandas Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul dalam orasinya.

Semenetara itu Koordinator Aksi, Habibi Inseun menegaskan, terdapat beberapa pasal yang ditolak dalam revisi UU ketenagakerjaan ini, yaitu mengenai pengurangan pesangon, penyesuaian upah 2 tahun sekali, penetapan UMK oleh Pemerintah Pusat, penghilangan struktur dan skala upah, penghapusan upah minimum sektoral provinsi maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya, penghilangan aturan PKWTT dan aturan PKWT selama 5 tahun, pelarangan mogok kerja, penghapusan aturan penggunaan TKA, penghilangan aturan tentang penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja.

“Karena itu, kami tegas menolak dilakukannya revisi UU ketenagakerjaan ini,” kata Habibi.

Pada kesempatan ini, massa juga mendesak Presiden RI supaya memenuhi janjinya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, khususnya mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi melalui rekomendasi Dewan Pengupahan berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Seterusnya kepada Gubernur Aceh diminta mengeluarkan Peraturan Gubernur terhadap seluruh turunan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

“Kita meminta Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) untuk menyampaikan surat dukungan terhadap penolakan revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ke DPR RI ,” harap Habibi Inseun.

Kecuali juga massa meminta Dinas Ketenagakerjaan di Aceh segera mempercepat proses pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan dewan pengupahan di kabupaten/kota yang belum ada.

“Mendorong pemerintah (pengawas ketenagakerjaan) melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan (upah, jaminan sosial, status kerja, K3, TKA,” tambahnya. (Kas/Adv)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!