Wiwin Trianasanti.
Banda Aceh – Aceh Monitor com. Kanwil DJKN Aceh gelar Media Gathering Outlook Ekonomi Aceh Tahun 2022 menghasilkan 16 rekomendasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Aceh sebagai solusi untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran pada tahun 2022 di Aula Lantai 5 Gedung D, GKN Banda Aceh, Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh, Senin, (24/01/2022).
Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ismed Saputra pada saat membuka kegiatan Outlook Ekonomi 2022 menyampaikan untuk menghadapi persoalan perekonomia di Aceh kunci utama adalah harus diselesaikan secara kolektif sehingga menghasilkan langkah yang lebih mudah.
“Persoalan perekonomian akan terselesaikan jika kita komitmen fokus, saling bersinergi, juga perlu didorong dari sisi lapangan usaha, perdagangan, transportasi dan pergudangan, sedangkan dari sisi pengeluaran, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor,” ujar Ismed Saputra.
Kekayaan alam dengan berbagai potensi yang dimiliki Aceh sangat disayangkan jika angka kemiskinan Aceh masih berada di peringkat ke 5, seharusnya dengan potensi yang besar menjadi acuan untuk mendapatkan langkah strategis untuk membangkitkan perekonomian.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Achris Sarwani optimis pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami peningkatan meskipun kadarnya di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera dan Nasional.
“Prospek kita optimis tahun 2022 dengan berbagai indikator yang menunjukkan adanya arah perbaikan baik dari survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti survey konsumen dan survey kegiatan dunia usaha ataupun indikator makro seperti harga komoditas global (kopi, batu bara, sawit) dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, BI memperkirakan sekitar 4%,” ujar Achris.
Kontribusi perekonomian Aceh terhadap Nasional 1,22%, kontribusi Perekonomian Aceh terhadap Sumatera 5, 68%, sehingga perlu rekomendasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2022.
Adapun 16 rekomendasi yang dihasilkan Kanwil DJKN bersama tim 9 diantaranya; 1) Melaksanakan skema baru pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dana desa; 2) Menggerakkan mesin pengumpul data kemiskinan di Aceh agar masyarakat miskin terdata dengan baik, 3) Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk memasukkan pendampingan dan pengentasan keluarga miskin sebagai salah satu tema program di kampus, 4) Membangun sistem monitoring kemiskinan yang dievaluasi secara berkala setiap triwulan dan diawali dengan program kampus merdeka, 5) Menginisiasi adanya penilaian IKPAD dan IKKD secara terbuka kepada publik;
6) Mendorong percepatan pembangunan infrastuktur pendukung bisnis dan ekonomi produktif, tanpa mengabaikan pembangunan infrastuktur dasar sesuai dengan skala prioritas; 7) Menjaga inflasi melalui penerapan pola tanam dan pemanfaatan idle assets untuk dijadikan cold storage, food storage, rumah bawang, rumah cabe kering, dll; 8) Mendorong agar diadakan skema KUR (Kredit Usaha Rakyat); 9) Mendorong Bank Syariah Indonesia serta Bank Aceh dapat melakukan penyaluran KUR secara optimal; 10) Membangun sentra ekonomi baru pada daerah yang menjadi pusat penghasil bahan baku;
11) Melaksanakan kerja sama dan sinkronisasi data pajak pusat dan pajak daerah; 12) Mendorong disusunnya levelisasi UMKM di Aceh; 13) Mendorong peran aktif pemerintah Aceh dalam pelaksanaan program kerja TPKAD; 14) menjadikan hasil sitaan kapal Kementrian Kelautan dan Perikanan sebagai aset daerah; 15) Mengupayakan agar dana SMV (Special Mission Vehicle) dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembiayaan di Aceh; 16) Mencari solusi yang tepat guna agar nilai defisit dapat berkurang dan dapat meningkatkat perekonomian Aceh.
Saat ini infrastruktur penunjang bisnis cenderung tidak terfasilitasi, selain itu kurangnya fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan berbagai pihak ikut fokus dan bersinergi sehingga mampu menyelesaikan persoalan perekonomian di Aceh.
