Redaksi.
Aceh Tamiang – Aceh Monitor com. Ketua Satuan Tugas Percepatan dan Pembangunan Aceh (Satgas PPA) Aceh, Mustafa Abdullah SE mengatakan kondisi Aceh Tamiang saat masih belum semua bersih dari tumpukan kayu dan sampah pasca banjir longsor lalu.Hal itu dikatakan ketua Satgas PPA saat berkunjung Kabupaten Aceh Tamiang , Minggu 17/05/26.
Bersama tim Satgas PPA Kabupaten Aceh Tamiang Mustafa Abdullah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana Desa sekumur kecamatan Sekarak
Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa proses transisi dari fase tanggap darurat menuju tahap pemulihan dan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dalam lawatan itu Tim Satgas PPA mendapati di beberapa gampong yang terdampak, tumpukan lumpur, kayu, dan puing masih menghalangi akses jalan desa dan halaman rumah warga. Kondisi ini tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jika tidak segera ditangani.
“Hasil peninjauan, kami melihat kondisi di beberapa titik masih belum dibersihkan. Ini menjadi perhatian karena menyangkut kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi warga,” ujar Mustafa Abdullah saat ditemui di lokasi.
Mustafa menambahkan pembersihan lingkungan merupakan prasyarat utama agar aktivitas ekonomi dapat berjalan normal. Pedagang kecil, petani, dan pelaku usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi desa tidak bisa kembali bekerja jika akses jalan masih tertutup dan lingkungan belum aman.
Ia menekankan bahwa fase tanggap darurat sudah bergeser ke tahap pemulihan. Artinya, fokus tidak lagi hanya pada bantuan logistik, tetapi juga pada upaya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat agar tidak bergantung terus pada bantuan.
Mustafa Abdullah menjelaskan bahwa Satgas PPA memiliki mandat khusus untuk memastikan percepatan pembangunan dalam situasi darurat tetap berjalan terukur, terarah, dan berpihak pada masyarakat.
“Satgas PPA dibentuk untuk memotong birokrasi yang memperlambat pemulihan. Kami turun langsung untuk memastikan apa yang menjadi hambatan di lapangan bisa segera dicarikan solusi bersama pemerintah daerah dan mitra,” jelasnya.
Dalam konteks ini, kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, tempat tinggal sementara yang layak, dan akses terhadap bahan pangan harus dipastikan tetap terpenuhi selama proses pembangunan berlangsung. Satgas PPA menemukan bahwa sebagian warga masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari karena sumur dan pipa air rusak.
Mustafa Abdullah menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara Satgas PPA, Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, BPBD, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UMKM, serta organisasi kemasyarakatan dan relawan.
Ia mencontohkan, untuk urusan pembersihan lingkungan, dibutuhkan dukungan alat berat dari PUPR dan pengerahan tenaga kerja melalui program padat karya. Sementara untuk pemulihan ekonomi, Dinas Koperasi dan UMKM perlu segera melakukan pendataan dan verifikasi pelaku usaha yang terdampak agar bantuan bisa disalurkan tepat sasaran.
“Kalau semua bekerja sendiri-sendiri, lambat. Kami di Satgas PPA bertugas memastikan koordinasi ini berjalan. Jangan sampai ada warga yang terlewat atau bantuan yang tumpang tindih,” Tutupnya dengan tegas.
