Banda Aceh-Aceh Monitor Com. Ketua forum kominikasi anak bangsa forkab aceh, polem muda ahmad yani, mendukung penuh apa yang di canangkan mendagri untuk memberikan sanksi kepada pemerintah aceh dan dpra berupa tidak memberdayakan gaji dan tunjangan pemerintah aceh dan dpra selama enam bulan ke depan.
Jika pengesahan pembahasan apba terlambat bila perlu gaji dan seluruh tunjangan tersebut di alihkan kepada janda janda anak yarim korban yang ada di aceh.Karena mereka lebih membutuhkannya.Daripada para pejabat pemerintah aceh dan seluruh anggota dpra.
Ketua forkab aceh menilai selama ini eksekutif dan legislatif lebih mementingkan kepentingan sekelompok oknum elite parpol atau parpol yang ada daripada kepentingan masyarakat aceh secara keseluruhan.
‘’masyarakat aceh tidak perlu janji manis tapi bukti nyata Rakyat aceh sudah sangat lelah melihat tingkah laku pemimpin dan elite dan pemerintah aceh sekarang ‘’jelas Ketua Forkab kepada Aceh Monitor Rabu 18/11
Rakyat aceh tidak butuh bendera atau lambang yang dibutuhkan cuma kesejahteraan, baik itu dibidang ekonomi maupun lainnya ‘’sudah hampir tiga tahun pemerintahan zikir (Zaini Muzakir) berjalan sampai saat ini semua masyarakat aceh belum merasakan kesejahteraan yang sebenarnya ‘’ujar Polem Muda.
Lebih lanjut ,Polem Muda mengatakan Pemerintah dan elite politik yang ada di aceh terlalu sibuk dengan lambang,wali nanggroe dan bendera aceh sehingga kepentingan Rakyat Aceh terlupakan
‘’Pemerintah aceh dan anggota dpra ada karena adanya rakyat aceh jadi lebih utamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jika damai itu indah untuk apa ciptakan konflik baru lagi karena perdamaian aceh itu adalah milik rakyat aceh secara keseluruhan, bukan hanya milik sekelompok orang atau elite Politik saja ‘’ Tutup dia (SBY)
