Banda Aceh – Aceh Monitor Com. KPPN Banda Aceh dan KPPN Tapaktuan Selasa (27 02/18) melakukan penandatangan Pencanangan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani (WBBM) di lantai 5 gedung D kantor setempat.
Kepala Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim , yang diwakilkan Halim dalam sambutanya mengatakan untuk mewujudkan WBK dan WBBM diperlukan komitmen yang tinggi.
“Agar mendapatkan itu diperlukan dukungan semua pihak dan juga melakukan penataan serta reformasi di segala lini ” sebut Halim Kepada Aceh Monitor Com.
Halim menambahkan , dukungan tersebut bukan hanya dari KPPN semata , tapi juga mitra kerjanya karena dengan begitu zona Integritas akan tercanang dengan baik.
Selain itu , Halim menyebutkan perlu adanya pelayanan dan SOP yang baik pula , penataan sistim, penguatan pengawasan serta penguatan akuntabilitas kerja.
Sementara itu , Kepala KPPN Banda Aceh Ahmad Fauzi menjelaskan tujuan dilaksanakan pencanangan zona integritas ialah untuk memberikan informasi , bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai KPPN Banda Aceh berkomitmen mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
“Predikat ini sangat penting bagi kita , karena ini merupakan indikator dalam melaksanakan pekerjaan , agar di KPPN tidak ada yang namanya korupsi ” jelas Ahmad Fauzi.
Ia mengatakan , sesuai dengan peraturan Dirjen Perbendaraan tidak ada toleransi untuk melakukan korupsi dan ini merupakan wujud dari dari pemerintahan yang bersih dari KKN.
Selain itu , dalam pelayanan kami sudah mendapatkan pengakuan dari ISO untuk mewujudkan wilayah bersih biokrasi melayani dari kemenpan.
“Tahun 2018 adalah target kita untuk mendapatkan predikat tersebut , dengan bantuan dari semua pihak “ujar Ahmad Fauzi.
Sedangkan Perwakilan BPK – RI Sigit Hermawan menuturkan terkait pencanangan integritas . Intinya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan , dengan cepat , cermat dan bebas dari korupsi.
“Ini akan terwujud kalau ada komitmen dari semua pihak , karena pencapaian ini akan tercapai apabila adanya kepuasan dari seluruh Stakholder di lingkungan kerja KPPN ” kata Sigit Hermawan.
Ia menyebutkan , penandatangan itu merupakan bentuk komitmen tertulis , serta harus ada tindak lanjut untuk melakukan realisasinya.
“Insya Allah ini akan terwujud , karena apa yang sudah dilakukan selama ini , mulai dari reformasi biokrasi , penyempurnaan aplikasi sistim pelayanan dalam pencairan anggaran sekaligus pertanggung jawaban laporan sudah baik dan ini hanya menunggu waktu , saya optimis KPPN tahun ini akan mendapatkan predikat tersebut ” tutup Sigit Hermawan . (van)
