KOTA JANTHO – Aceh Monitor Com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas prestasi terhadap tata kelola keuangan daerah, di mana sudah enam tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan tersebut, diberikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Kamis (20/9/2018), di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI di Jakarta dan diterima Bupati Aceh Besar yang diwakili Sekdakab Aceh Besar Drs Iskandar MSi.
Dikatakan, Sekdakab Aceh Besar Drs Iskandar MSi, penghargaan tersebut diberikan kepada Pemkab Aceh Besar yang telah enam kali secara berturut mendapatkan WTP sejak 2012 lalu. “Kita berharap bahwa opini WTP di Aceh Besar bukan merupakan tujuan akhir. Akan tetapi dengan WTP harus daoat memberikan peningkatan pembangunan daerah secara lebih untuk mensejahterakan masyarakat dengan pengelolaan anggaran secara transparan, dan memiliki nilai manfaat yang lebih dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sekda Iskandar, penghargaan Pemerintah RI yang diserahkan oleh Menteri Keuangan diberikan kepada Kementerian dan Lembaga pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang dapat meperoleh Opini WTP dari BPK RI lima kali secara berturut dari 2013 sampai 2017.
Penghargaan tersebut, diberikan bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2018 yang mengusung tema Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat. “Untuk Provinsi Aceh, penghargaan tersebut selain Aceh Besar juga diperoleh Pemko Banda Aceh, Sabang, dan Pemko Langsa,” ungkap Sekda Iskandar.
Menurutnya, penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan mendapat opini WTP untuk keenam kalinya ini merupakan pencerminan kinerja yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Besar. “Insya Allah, dengan kerja sama yang baik semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif dan seluruh jajaran pemerintah daerah, besar harapan predikat WTP untuk ketujuh kalinya di tahun mendatang, dapat diraih kembali oleh Pemkab Aceh Besar,” demikian Sekdakab Aceh Besar Drs Iskandar MSi. (Rel)
