POLHUKAM

Mantan Kepala BPBD Ditangkap , Diduga Terkait Ini

BIREUEN – Aceh Monitor Com (AMC).
Polres Bireuen menangkap tiga tersangka kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana honororium petugas siaga bencana gampong pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen tahun 2013.

Ketiganya ditangkap di rumahnya, Senin malam (19/11/2018) karena dianggap tidak kooperatif.

Tersangka tersebut adalah AH, mantan kepala BPBD Bireuen selaku pengguna anggaran, MZ, selaku PPTK dan HE, selaku bendahara pengeluaran.

Demikian dikatakan oleh Kapolres Bireuen, AKBP Gugun Hardi Gunawan S.IK.M.Si didampingi Kasat Reskrim, Iptu Eko Rendi Oktama SH, dalam konferensi pers di Mapolres Bireuen, Selasa (20/11/2018) Kepada sejumlah wartawan baik media cetak, Online, elektronik maupun televisi.

Dijelaskan Kapolres, dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana honororium petugas siaga bencana gampong tersebut terjadi pada tahun 2013. Dengan jumlah anggaran Rp 730.800.000, bersumber dari APBK Bireuen.

Adapun modus operandi yang dilakukan, tersangka AH memerintahkan stafnya untuk memalsukan tanda tangan petugas siaga bencana gampong sebanyak 1.218 orang pada daftar nominatif, seolah-olah dana itu telah disalurkan,”Ujarnya.

Tersangka AH, MZ dan HE juga menggunakan daftar nominatif itu sebagai salah satu kelengkapan pengajuan pencairan dana dan melakukan penarikan dalam lima tahapan penarikan sebesar Rp 730.800.000.

“Setelah dana dicairan tersangka hanya menyalurkan Rp 6.800.000 kepada 34 orang petugas yang diserahkan secara simbolis di Kantor Camat Jeunieb, Juli dan Peusangan, sedangkan sisanya tidak disalurkan,” sebutnya.

Berdasarkan hasil audit BPKP, dari 34 orang petugas siaga bencana gampong penerima honorarium secara simbolis , ditemukan satu petugas yang tidak berhak menerima karena namanya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 427 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

Akibat perbuatan tersangka, ditemukan kerugian negara sebesar Rp.724.200.000, proses pencairan dana honororium oleh tersangka tersebut tidak dikelola dengan tertib, transparan dan bertanggung jawab.

Sedangkan Barang bukti yang diamankan berupa dokumen yang bekaitan dengan proses pencairan dana honorarium. saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini sebanyak 900 orang.

“Tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan acaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara dengan denda paling sedikit Rp 200 juta atau paling banyak Rp 1 miliar,”Tegas Kapolres. (edi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!