OPINI

Terjajah Di Alam Kemerdekaan

Oleh Sahar Ayah Gani

 

Pemerhati Sosial Politik dan Redaktur Senior Aceh Monitor.

Banda Aceh-Aceh Monitor Com.Mungkin judul di atas suatu gambaran yang bisa kita sematkan pada negara dan bangsa ini. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2017, Negara Republik Indonesia telah berusia 72 tahun, sudah lebih dari setengah abad. Suatu rentang waktu yang relatif tidak lagi dibilang pendek dan atau muda. Terlebih lagi jika hal itu secara faktual dan kongkrit dikorelasikan dengan amanat yang tercantum jelas dalam rangkaian alinea-alinea pembukaan kontitusi UUD 1945, yang eksplisit merupakan kandungan visi, misi dan tujuan kita bernegara dan berbangsa.

Alinea Pertama:”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Alinea Kedua:”Dan perjuangan kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

 

Alinea Ketiga:”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Alinea Keempat:”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia, yang berlandaskan kepada lima sendi, Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bung Karno kemudian lebih jauh menterjemahkan butir-butir tersebut yang dituangkan dalam tiga konsep yang disebut Trisakti, yang antara lain terdiri atas: Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian secara kebudayaan. Oleh karenanya, disamping rentang waktu tersebut dan beragam rumusan ideologis, sejatinya telah mengubah banyak situasi dan kondisi kehidupan bangsa dan negara Indoneia hari ini. Namun tragisnya, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia hari ini masih relatif tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lain yang usia kemerdekaannya masih seumur jagung. Paling tidak jika kita berkaca dan bersanding dengan negara Korea Selatan atau Malysia. Dua Negara terakhir ini dalam pembangunan sangat berhasil dan telah jauh melangkah mensejahterakan warga negaranya. Peringkat negaranya pun di fora internasional telah jauh meninggalkan Indonesia. Buah hasil kecerdasan dan kejujuran para pemimpinnya dalam menggerakkan pembangunan yang berorintasi kemakmuran. Kini kedua negara tersebut bahkan telah berhasil meraih predikat bergengsi sebagai New Industrial Countries (NICs). Sementara Indonesia masih terus tertatih-tatih terperangkap dalam kubangan kolusi korupsi dan nepotisme kelompok elit penguasa negara.

 

Multi Kemerosotan

Jika kita simak dengan seksama, mayoritas pakar pembangunan semuanya sepakat menunjuk pada indikator-indikator multi faktor kemerosotan pembangunan Indonesia hari ini.

Dalam bidang politik, berbagai lembaga politik perangkat Negara yang ada, bukannya menjadi penyangga tegaknya kedaulatan politik, tapi justru menjadi pintu masuk intervensi asing. Akibatnya, produk politik, seperti peraturan perundang-undagan, yang seharusnya dibuat untuk melembagakan kedaulatan politik negara malah justru berubah menjadi sarana legalisasi, legitimasi, dan penghalalan praktik Neo-Kolonialisme alias “penjajahan gaya baru”.

Sebut saja misalnya di bidang ekonomi yang semakin meningkatkan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Begitu pula di sektor arus modal asing semakin memerangkap. Sebagai gambaran, jumlah utang luar negeri Pemerintahan Indonesia pada akhir Pemerintahan Soekarno hanya 2,17 miliar dollar AS. Sementara pada akhir Pemerintahan Soeharto, angka itu membengkak 25 kali lipat menjadi 54 miliar dollar AS. Bahkan, pada akhir 2010 angka itu lebih membengkak lagi mencapai lebih dari 50 kali lipat, menjadi 116 milliar dollar AS. Sehingga akibatnya, peningkatan pengaruh kepentingan asing dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia sulit dihindarkan.

Begiu pula dalam bidang budaya, sisipan ungkapan berbau asing akhir-akhir ini tidak hanya muncul di ranah media, melainkan juga muncul dalam percakapan sehari-hari secara mencolok di ruang-ruang publik. Sebagai misal hadirnya rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang secara serampangan, dan ‘hilang ingatan’ sejarah, semuanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di dalam kelas. Kecenderungan serupa bahkan mulai muncul pula dalam dokumen resmi negara. Nilai-nilai dan kultur budaya asing yang bernuansa individualisme, hedonisme, liberaliasme, dan fundamentalisme agama terus menggerus nila-nilai kebudayaan otentik kita.

Kecenderungan itu tidak berdaulat secara politik dan kecenderungan tidak berkepribadian dalam budaya itu, terkait erat pula di ranah ekonomi dampak dari: Pertama, secara historis Indonesia memang terlanjur mewarisi struktur ekonomi yang bercorak kolonial. Oleh karena itulah, ketika mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri bangsa secara sengaja memulainya dengan merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Keduanya tidak disusun untuk melanggengkan kemapanan, melainkan sebagai pemandu dalam melakukan perombakan structural. Itulah yang mendorong Soekarno menyebut UUD 1945 sebagai UUD revolusioner. Begitu pula Mohammad Hatta mengatakan bahwa UUD 1945 adalah “undang-undang dasar yang paling modern” pada zamannya.

Namun tragisnya Presiden Soekarno dalam melaksanakan agenda revolusi belum selesai itu, menabalkan dirinya Pemimpin Besar Revolusi, akhirnya menjadi bumerang yang berujung pada beberapa peristiwa sebagai berikut.

Pertama, pembatalan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) secara sepihak pada 1956, termasuk penghentian pembayaran utang warisan Hindia Belanda. Kedua, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957. Ketiga, perebutan kembali Papua Barat pada 1962. Keempat, penarikan diri Indonesia dari keanggotaan PBB, IMF, dan Bank Dunia pada awal 1965. Kelima, penerbitan UU Nomor 16 Tahun 1965 pada 23 Agustus 1965 yang mementahkan segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia.

Celaknya, pola yang sama berulang kembali di era kekuasaan rezim Soeharto. Pengaruh berbagai kelompok kepentingan asing asing dalam perekonomian Indonesia semakin kuat, antara lain, pada pelaksanaan berbagai program deregulasi dan debirokratisasi ekonomi sejak awal 1980-an. Implikasinya, maraknya perkembangan sektor keuangan. Perkembangannya berlangsung tanpa kendali, di tengah semakin terpuruknya perekonomian Indonesia akibat himpitan beban utang luar negeri, secara jelas menunjukkan semakin rentannya perekonomian Indonesia terhadap gejolak moneter yang berasal dari luar.

Oleh sebab itu, mudah dimengerti bila krisis moneter 1998 benar-benar dimanfaaatkan berbagai kelompok kepentingan asing untuk memaksakan kehendak mereka kepada Indonesia. Dampaknya kemudian tidak hanya berupa pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara massif, melainkan juga melangkah lebih sesat lagi ke ranah legalisasi, pengesahan, penghalalan Neo-Kolonialisme alias “penjajahan gaya baru”.

Misalnya, beberapa produk perundang-undangan yang beberapa pasalnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Puncaknya, dilakukan amandemen terhadap pasal 33 UUD 1945. Dengan tindakan ini, cita-cita para pendiri bangsa untuk merombak struktur ekonomi kolonial yang membelenggu Indonesia sesungguhnya sedang dicoba untuk dikubur selamanya. Namun realitanya hingga hari di era Jokowi pun, langkah ke sana tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Hari ini pun Jokowi juga dituding terlalu berkiblat ke Tiongkok, terutama dalam pembangunan sektor transportasi. Itulah repotnya membangun Indonesia, akibat struktur ekominya belum kokoh dan mandiri sampai hari ini.***

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!