KABAR DARI ACEH

Terkait Ini , Komisi II DPRA Desak Pemerintah Aceh Cabut Pengaduan 

Banda Aceh – Aceh Monitor Com (AMC). Pemanggilan Munirwan, Keuchik Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara ke Polda Aceh pada 22 Juli 2019, kemudian ditetapkan jadi tersangka kesokan harinya, sejak 23 Juli atas tuduhan dugaan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan benih padi jenis IF8 yang belum disertifikasi menuai simpati dari banyak pihak.

Munirwan dinilai berhasil mengembangkan padi jenis IF8 dari bantuan Gubernur Irwandi Yusuf dengan hasil melimpah setiap panen. Atas inovasinya, gampong Meunasah Rayeuk terpilih juara II Nasional, juga terpilih juara I di Aceh sebagai Gampong pengelola keuangan terbaik.

Simpati dan upaya bantuan hukum datang dari Komisi II DPR Aceh dan NGO HAM Aceh dengan menggelar konfrensi Pers di gedung DPR Aceh, Rabu (24/7/2019) yang diliput puluhan wartawan media cetak, elektronik dan media online di Banda Aceh.

Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri, ST memimpin pertemuan itu, didampingi anggota Komisi II, Drs. Darmawan, Yahdi Hasan serta anggota lainnya dan Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad.

Nurzahri menjelaskan, pihak Komisi II telah berupaya membangun komunikasi untuk melakukan pertemuan dengan mengundang Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selaku pelapor kepada tersangka Munirwan, namun sayangnya tidak ada yang datang dengan alasan kepala Dinas melihat banjir. Kemudian berupaya juga melakukan pertemuan dengan Plt. Gubernur Aceh, namun masih tugas dinas di luar negeri

Ditanya wartawan sikap yang akan dilakukan Komisi II DPR Aceh, Nurzahri mengatakan, akan menyurati pemerintah Aceh memohon supaya mencabut pengaduan tersebut,

“Persoalannya sangat sederhana, laporannya bisa dicabut, kemudian desa Meunasah Rayeuk ini harus diberikan pendampingan mereka. Kepala Dinas kesannya kemaren tidak mau kita panggil, menghindar dari masalah, sedang yang bersangkutan membuat masalah. Yang penting suratnya ke Kapolda, tembusannya ke Gubernur”, kata Nurzahri.

Ditambahkan Nurzahri bahwa Kepala Dinas membuat pengaduan itu menindaklanjuti instruksi dari Menteri, bararti issunya adalah nasional. Harusnya beliau memberi perhatian lebih terhadap kasus ini mencari solusi. Jangan lari dari tanggungjawab dengan alasan melihat banjir saja, tandasnya.

Nurzahri juga mengakui kewenangan dari DPR Aceh terbatas hanya dalam kontek legeslasi dan pengawasan. Sedang yang dilakukan saat ini adalah pengawasan kinerja pemerintah., katanya.

Sedangkan Direktur NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad yang melakukan pendampingan hukum kepada keuchik Munirwan menegaskan, dari awal saya lihat pemerintah melakukan pembinaan, baik pembinaan petani maupun BUMG ini yang diperintahkan undang-undang, pemerintah itu bukan hanya pemerintah Aceh, pemerintah desa itu unit pemerintahan terkecil yang ada di republik ini.

“Artinya mereka juga otonom melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan apalagi melalui BUMG. BUMG itu memang dimandatkan untuk mengembangkan daerah dan menghasilkan kemandirian daerah dari berbagai produknya, produk apa aja dan seharusnya pemerintah hadir di dua sayap satu memperkuat BUMG nya kemudian memperkuat petaninya terhadap produk-produk hasil pertaniannya, jadi bukan justru di kriminalisasi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui dinas pertanian perkebunan”,katanya. (Kas)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!